Digitalisasi daerah Sitaro masih tertinggal, BI minta langkah cepat Pemda

PRIORITAS, , 3/8/26 (Siatro): Bank Indonesia (BI) memperkuat peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Langkah ini untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Pembahasan penguatan tersebut dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD yang mempertemukan Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sitaro, Bank RKUD, serta organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan itu menjadi bagian dari sinergi mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Demikian melansir Antaranews.

“Hal ini sebagai wujud sinergi dan upaya bersama untuk percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah khususnya wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto di Manado, Sabtu.

Sudah meraih predikat digital, tapi masih di bawah rata-rata Sulut

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengapresiasi peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Sitaro pada Semester II 2025.

Sitaro telah meraih predikat “digital”. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Karena itu, BI meminta komitmen lebih kuat dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

BI menilai percepatan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pemberian insentif transaksi nontunai, serta penyusunan rencana aksi yang terukur.

Pemkab Sitaro perkuat kolaborasi dengan perbankan

Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendorong transformasi digital keuangan daerah.

Ia berharap pemerintah daerah terus meperkuat kerja sama dengan Bank Indonesia, dan Bank RKUD agar digitalisasi keuangan berjalan lebih cepat dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Heronimus menyampaikan tiga arahan utama. Pertama, memperkuat strategi ETPD secara terintegrasi. Kedua, meningkatkan sinergi dengan sektor perbankan dalam penerapan KKPD. Ketiga, memperluas transaksi elektronik secara bertahap sesuai kondisi infrastruktur dan karakteristik masyarakat kepulauan.

Masih ada tantangan digitalisasi daerah di wilayah kepulauan

Bank Indonesia mencatat perkembangan ETPD di Sitaro sepanjang 2024 hingga 2025 menunjukkan tren positif. Peningkatannya bahkan lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lain di Sulawesi Utara.

Meski demikian, penggunaan uang tunai masih dominan di sebagian masyarakat. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan dalam memperluas transaksi digital. BI menilai, pemberian insentif dalam penyediaan kanal pembayaran yang mudah sangat penting agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi nontunai. (P-sm)