
Ilustrasi- Petugas puskesmas menunjukkan obat malaria DHP-FRIMAL. (ANTARA/HO-Sakti Karuru).PRIORITAS, 13/8/26 (Samarinda): Target eliminasi malaria sebelum tahun 2030 menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah mengintegrasikan layanan medis di 188 puskesmas untuk mencapai target tersebut. Selain itu, petugas memperketat pengawasan lapangan dan menguatkan koordinasi lintas lembaga. Edukasi masyarakat juga terus berjalan demi menciptakan lingkungan yang sehat.

“Melalui integrasi layanan medis di 188 puskesmas serta penguatan pengawasan lapangan, kami menargetkan eliminasi penyakit ini terealisasi utuh sebelum tahun 2030,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, di Samarinda, Rabu.
Pemerintah menempuh langkah krusial berupa pemetaan berkala di daerah endemis tinggi. Langkah ini memfokuskan intervensi medis di wilayah dengan temuan kasus lokal. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur masih mendominasi penularan ini. Hingga triwulan kedua 2026, total kasus malaria di Kalimantan Timur menembus 408 kasus.
Mayoritas kabupaten dan kota di Kaltim sebenarnya sukses menekan kasus dalam tiga tahun terakhir. Namun, petugas tetap memperketat pengawasan di pintu masuk daerah. Pemerintah mewaspadai lonjakan kasus impor yang mengancam kawasan perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda.

Kasus di kedua kota tersebut sempat melonjak pada 2025 lalu. Lonjakan terjadi setelah kepulangan personel TNI/Polri dari tugas di Papua. Oleh karena itu, petugas memperketat skrining kesehatan bagi para pendatang.
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku juga mengubah lanskap lingkungan setempat. Menurut Jaya, penataan kawasan hutan menjadi area perkotaan hijau justru menekan populasi nyamuk Anopheles. Perubahan positif ini mempercepat penanggulangan malaria di Kalimantan Timur. (P-Gio R)

