Bupati Talaud Welly Titah buka kartu APBD 2025, transparansi dan akuntabilitas jadi sorotan

PRIORITAS, 17/6/26 (Melonguane): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terus memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Ranperda tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang digelar di Melonguane, Senin (15/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Talaud, Engelbertus Tatibi, didampingi Wakil Ketua II Janastasya Ch. Parapaga. Kegiatan itu turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat tinggi pratama, serta jajaran perangkat daerah.

Akuntabilitas kepada publik

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Welly Titah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kemitraan yang terjalin selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, pengawasan yang objektif dan dukungan legislatif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD bukan hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

“Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik. Karena itu, pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan serta kritik yang konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujar Welly Titah.

Empat fokus pembenahan pengelolaan keuangan daerah

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Fokus pertama adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah serta penggalian potensi ekonomi baru yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal.

Kedua, peningkatan kualitas perencanaan dan belanja daerah agar setiap program yang dibiayai APBD benar-benar prioritas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ketiga, percepatan serapan anggaran melalui penyederhanaan proses birokrasi sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

Sementara fokus keempat adalah penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

Tindak lanjut rekomendasi DPRD dan BPK

Bupati Welly Titah juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang berasal dari hasil pengawasan DPRD maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, berbagai rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya menyempurnakan sistem manajemen keuangan daerah sehingga semakin efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

Ajak seluruh elemen kabupaten Talaud bersinergi

Mengakhiri sambutannya, Welly Titah mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, untuk terus memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam membangun daerah.

Ia menilai semangat persatuan dan kolaborasi menjadi modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan serta mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Dengan diserahkannya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD, proses pembahasan tingkat I resmi dimulai. Pemerintah daerah berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan keputusan terbaik demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Porodisa. (P-Nelson Sangadi)