Ramadan 1447 H: IKN jadi titik pemantauan hilal, perkuat fungsi Nusantara sebagai ruang kebangsaan

Johanes Christiaan
Rabu, 18 Februari 2026
2 menit membaca

IKN menjadi salah satu titik pengamatan hilal untuk penentuan 1 Ramadhan 1447 H. Pemantauan dilakukan menggunakan teleskop dari Rusun ASN 1 Tower D dan diawali dengan pembukaan di Masjid Negara. (Humas OIKN)

PRIORITAS, 18/2/2026 (Nusantara): Untuk pertama kalinya, kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu titik pemantauan hilal (rukyatul hilal) dalam rangka penentuan awal 1 Ramadan 1447 H. Pengamatan dilakukan di Rusun ASN 1 Tower D pada Selasa (17/02/2026) dan menjadi momen bersejarah karena IKN resmi berperan dalam kegiatan keagamaan tingkat nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah Kalimantan Timur atas permintaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Lokasi IKN dipilih karena memiliki titik pengamatan yang tinggi, luas, dan minim hambatan visual, sehingga dinilai sangat mendukung proses rukyatul hilal.

Ke depan, keberadaan masjid raya di kawasan IKN juga diharapkan memperkuat peran Nusantara sebagai pusat kegiatan keagamaan berskala nasional.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas penunjukan IKN sebagai salah satu dari 96 titik pengamatan hilal di Indonesia. Ia menilai langkah ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus ruang kebudayaan dan keagamaan.

“Kami dari Otorita IKN sangat mendukung pemantauan hilal dilakukan di IKN. Ini merupakan kehormatan sekaligus kesempatan bagi IKN sebagai Ibu Kota Negara untuk turut menjadi titik pengamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, menjelaskan bahwa hasil pemantauan hari itu menunjukkan hilal belum dapat terlihat.

“Berdasarkan data BMKG, posisi hilal masih berada di bawah ufuk sehingga bulan belum terlihat,” jelasnya.

Meski hilal tidak teramati, pelaksanaan rukyatul hilal perdana di IKN menandai babak baru. Nusantara tidak hanya menjadi pusat administrasi pemerintahan masa depan, tetapi juga ruang bersama bagi kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia.

Terverifikasi di Dewan Pers
Nomor 1370/DP-Verifikasi/K/V/2025