Tantangan kejayaan kelapa di Indonesia ada pada ketersediaan bibit berkualitas
Pohon kelapa unggul dengan buah yang banyak.(brmp palma mapanget)PRIORITAS, 21/1/26 (Jakarta): Indonesia kini sedang berusaha membangkitkan lagi era kejayaan kelapa, untuk membuat pendapatan negara naik dan petani sejahtera. Namun hilirisasi kelapa ini, masih menghadapi tantangan pada ketersediaan bibit unggul berkualitas yang bersertifikat.
Menurut pakar kelapa, profesor Hengky Novarianto, yang pernah mengepalai Badan Penelitian Kelapa (Balitka) Mapanget, Sulawesi Utara, tantangan terbesar hilirisasi kelapa di Indonesia saat ini memang pada penangkar benih.
“Uang (anggaran) saya dengar sudah siap, tapi bibit kan harus disiapkan penangkar benih. Mungkin di sini tantangannya. Jika belum ada penangkar yang beli buah kelapa dari PIT secara cash, maka pemilik (petani) kelapa akan panen dan jual butiran atau dibuat kopra”, jelasnya, kepada Beritaprioritas.com, hari Rabu (21/1/2026).
Ia memaparkan, para penangkar juga harus dapat kepastian bisa memang tender sekian ratus ribu sampai jutaan bibit. Kemudian jika bibit kelapa sudah siap edar, sudah harus disertifikasi.
Selain itu, harus ada kepastian siapa yang akan beli bibit kelapa dari mereka. “Jika tidak, tentu mereka akan berpikir resiko modal yang telah diinvestasikan”, ujarnya.
Pada intinya, harus ada koordinasi dan kepastian pelaksanaan bibit berkualitas yang jelas.
Tidak hanya itu, harus sinkron dengan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) di setiap Kabupaten penerima bantuan bibit. “Sudah siap belum?”, tanyanya.
Meski ini bukan pekerjaan yang sederhana, tapi ia yakin sasaran hilirisasi untuk kejayaan kelapa bisa tercapai, jika semua pihak benar-benar mau bekerja sama. “Perlu tenaga ekstra semua pihak yang terkait”, tekannya.
Bibit kelapa yang siap ditanam. (@agrofood_plant)
Sumber benih kelapa
Ia menyebut, saat ini atau sebelum program hilirisasi kelapa mulai jalan, sumber benih kelapa hanya total 3 juta butir benih per tahun.
Ia menilai jumlah tersebut, masih sangat kecil untuk memenuhi target agar kelapa Indonesia bisa berjaya kembali.
Beruntung untuk mendukung percepatan peremajaan dan pengembangan kelapa, melalui Ditjen Perbenihan Perkebunan dilaporkan dari lokasi PIT dlm BPT tersebut telah siap benih kelapa sebanyak 20 juta butir.
Penambahan jumlah benih ini, melalui observasi penambahan Pohon Induk Terpilih (PIT) yang dilakukan tim Ditjenbun, Balai Besar, Balai Pengawas Benih Perkebunan, Disbun Privinsi dan Kabupaten, BRMP dan BRIN. “Jadi ini sudah resmi benih bersertifikat”, kata dia.
Pakar Kelapa Novarianto juga mengatakan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pasti sudah tahu karena menteri sendiri yang menugaskan harus gencar menanam jutaan bibit kelapa dalam selama 3 tahun (2025-2027).
Monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pembangunan kebun sumber benih Kelapa Dalam Bido di Kabupaten Minahasa Selatan (brmp palma mapanget)
Peran penting kelapa
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus memperkuat pengembangan kawasan kelapa nasional sebagai bagian dari strategi hilirisasi perkebunan.
Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat industri pengolahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis komoditas kelapa hingga tahun 2026 dan seterusnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kelapa merupakan komoditas strategis nasional, yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian rakyat, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan.
“Kelapa adalah komoditas rakyat yang melibatkan jutaan petani. Pengembangannya harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, agar memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Amran, seperti dilaporkan Media Perkebunan.
Saat ini pengembangan kelapa nasional masih dihadapkan berbagai tantangan, di antaranya produktivitas yang cenderung stagnan di kisaran 1,1 ton kopra per hektare per tahun.
Selain itu penurunan produksi dan luas areal, terutama tingginya jumlah tanaman tua dan rusak, dan keterbatasan benih unggul.
Bahkan panjangnya rantai pasok yang berdampak pada lemahnya posisi tawar petani, dan rendahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
Potensi besar
Meski demikian, Indonesia masih memiliki potensi besar. Dengan luas areal kelapa lebih dari 3,3 juta hektare, produksi sekitar 2,8 juta ton, serta melibatkan lebih dari 5,5 juta kepala keluarga petani, kelapa tetap menjadi salah satu komoditas unggulan nasional.
Kesesuaian agroklimat di berbagai wilayah menjadi modal penting dalam pengembangan kelapa berbasis kawasan dan korporasi petani.
Pohon kelapa dalam unggul di Mapanget, Sulawesi Utara.(brmp palma mapanget)
Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan pemerintah telah menetapkan kebijakan pengembangan kelapa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna menjawab tantangan tersebut.
“Pengembangan kelapa kami fokuskan pada peremajaan tanaman tua dan rusak, perluasan areal tanam baru, serta intensifikasi kebun melalui bantuan benih unggul bersertifikat dan sarana produksi pendukung,” jelas Roni.
Ia menambahkan, program hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan pada tahun 2025 dengan kegiatan pengembangan kawasan kelapa seluas total 11.515 hektare.
Selanjutnya, pada tahun 2026, pengembangan kawasan hilirisasi kelapa ditargetkan meningkat signifikan hingga seluas 154.000 hektare.
“Pada tahun 2027, pengembangan kawasan kelapa berbasis hilirisasi direncanakan dikembangkan lagi seluas 64.275 hektare, seiring dengan penguatan industri pengolahan dan kemitraan usaha,” lanjut Dirjen Perkebunan.
Melalui program hilirisasi tersebut, Kementan mendorong pengembangan berbagai produk turunan kelapa, antara lain minyak kelapa murni (virgin coconut oil/VCO), santan, gula kelapa, nata de coco, arang dan briket tempurung, cocopeat, serat sabut, hingga produk pangan dan kosmetik berbasis kelapa.
Seluruh pengembangan didukung penerapan GAP, penguatan pascapanen, serta fasilitasi akses pasar domestik dan ekspor.
Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga memperkuat peran kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta kelembagaan ekonomi petani melalui pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan dengan sektor swasta, dan dukungan regulasi.
Sejumlah kerja sama telah dilakukan dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk pengembangan benih, pembangunan kebun induk, serta industrialisasi kelapa di berbagai wilayah sentra produksi.
Melalui fokus kebijakan hilirisasi ini, Kementerian Pertanian optimistis pengembangan kawasan kelapa mampu meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi desa, serta menjadikan kelapa sebagai komoditas unggulan nasional yang berdaya saing global. (P-Jeffry W)
