Perdana Menteri Australia perketat hukum ujaran kebencian usai penembakan maut di festival Yahudi
Anthony Albanese mengumumkan undang-undang baru yang akan menargetkan “mereka yang menyebarkan kebencian” (FOTO/BBC).
PRIORITAS, 18/22/25 (Australia): Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan pemerintahannya akan memperketat penindakan terhadap ujaran kebencian setelah penembakan mematikan pada Minggu di Bondi Beach yang menargetkan sebuah festival Yahudi.
Sebanyak 15 orang tewas ketika dua pria bersenjata melepaskan tembakan di sebuah acara untuk memperingati hari pertama Hanukkah.
Albanese mengatakan kepada wartawan di Canberra bahwa undang-undang baru akan menyasar “mereka yang menyebarkan kebencian, perpecahan, dan radikalisasi”.
Menteri Dalam Negeri juga akan diberi kewenangan baru untuk membatalkan atau menolak visa bagi individu yang menyebarkan kebencian, serta membentuk satuan tugas baru guna memastikan sistem pendidikan “mencegah, menangani, dan merespons antisemitisme secara tepat”.
Aturan baru tersebut juga akan mencakup sanksi bagi pendakwah dan pemimpin yang mendorong kekerasan, pembentukan tindak pidana federal baru berupa “ujaran kebencian yang diperberat”, serta memasukkan unsur “kebencian” sebagai faktor pemberat hukuman dalam kasus ancaman dan pelecehan daring.
“Setiap warga Australia keturunan Yahudi berhak merasa aman, dihargai, dan dihormati atas kontribusi yang mereka berikan bagi bangsa besar ini,” ujar Albanese.
Ia menambahkan bahwa “para teroris, yang terinspirasi oleh ISIS, berusaha memecah belah masyarakat Australia. Namun, warga Australia justru merespons aksi kebencian tersebut dengan cinta dan simpati kepada mereka yang berduka.”
Albanese juga mengatakan pemerintahnya akan “sepenuhnya mendukung dan mengadopsi” rekomendasi yang diajukan dalam laporan bulan Juli oleh utusan khusus antisemitisme, Jillian Segal, yang turut berbicara dalam konferensi pers tersebut.
Segal menyatakan bahwa Australia berada pada “momen yang sangat penting, tidak hanya bagi komunitas kami, tetapi juga dalam upaya melawan antisemitisme di seluruh dunia”.
Namun, laporan tersebut menuai kritik saat dirilis pada Juli karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, termasuk rencana untuk memantau universitas dan organisasi seni serta menahan pendanaan jika dianggap gagal menangani antisemitisme. Beberapa pihak khawatir kebijakan ini dapat digunakan untuk membungkam aksi protes pro-Palestina.
Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengatakan pemerintah sedang “menggeser ambang batas”.
“Ada individu-individu yang memanfaatkan prinsip kebebasan berpendapat yang berbeda di negara ini dan mendorong bahasa hingga ke batas paling ekstrem—yang jelas-jelas merendahkan martabat manusia, tidak dapat diterima, dan tidak memiliki tempat di Australia—namun belum sepenuhnya melampaui batas menuju kekerasan,” ujarnya.
Sementara itu, Albanese mengakui adanya tudingan dari komunitas Yahudi bahwa pemerintahnya belum berbuat cukup untuk mencegah antisemitisme sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober, dan ia mengatakan bahwa memang masih ada hal yang bisa dilakukan lebih baik.
“Saya menerima tanggung jawab saya sebagai perdana menteri Australia,” katanya. “Namun saya juga menerima tanggung jawab untuk memimpin dan menyatukan bangsa ini, karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah lebih banyak perpecahan.” (P-Gio R)
Pos Terkait
