PRIORITAS, 8/7/25 (Semarang): Pungutan untuk pendidikan jenjang sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) negeri, telah dibebaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020. Demikian informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Selasa (8/7/25)
Menurut Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (7/7/25), semua pembiayaan ditanggung melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBN dan bantuan operasional pendidikan (BOP) APBD Provinsi Jateng.
“Untuk sekolah swasta jenjang menengah, telah dialokasikan BOS daerah berbasis akreditasi, ini untuk menjaga akses pendidikan bermutu bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” jelasnya.
Bahkan ia juga menyampaikan banyak hal mengenai kondisi pendidikan di wilayahnya, di antaranya tingginya persaingan masyarakat dalam memilih SMA negeri.
Pada kunjungan tersebut, BAM DPR RI juga menggali informasi dan menjaring aspirasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-XXII/2024.
Sesuai putusan tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik pada satuan pendidikan negeri maupun swasta.
Dikatakannya, implementasi putusan MK membutuhkan tahapan, skema transisi, dan kebijakan afirmatif yang konkret karena tantangan dalam penerapannya adalah dukungan anggaran dari pusat untuk membiayai sekolah swasta yang mayoritas bergantung pada iuran.
Bahkan penerapan kebijakan tersebut juga membutuhkan regulasi yang mengatur skema pembiayaan antara pusat dan daerah.
“Perlunya sinergi kebijakan melalui penyusunan roadmap bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar tidak terjadi duplikasi dan kesenjangan layanan,” ungkapnya seperti dilansirdari Antara. (P-*r/Armin M)
Â
Â
