KUA-PPAS 2027 Sulut disepakati! Gubernur Yulius beri peringatan keras

PRIORITAS, 14/8/26 (Manado): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama DPRD Sulut menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat, 14 Agustus 2026.

Rapat tersebut mempertemukan unsur eksekutif dan legislatif dalam pembahasan arah anggaran daerah. Gubernur Yulius Selvanus hadir bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen juga memimpin rapat tersebut.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting sebelum penyusunan RAPBD Sulut 2027. Dokumen itu menjadi pedoman pemerintah dan DPRD dalam menentukan prioritas belanja daerah.

Namun, penyusunan anggaran tahun depan menghadapi tantangan ruang fiskal yang terbatas. Selain itu, pemerintah pusat belum menetapkan secara definitif alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027.

Anggaran boleh terbatas, pelayanan tidak

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi semangat pelayanan. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tetap menghadirkan pelayanan publik yang optimal.

“Anggaran boleh terbatas, tetapi semangat pelayanan tidak boleh terbatas,” tegas Yulius. Ia juga menekankan pentingnya inovasi ketika ruang fiskal daerah semakin sempit.

Menurut Yulius, pemerintah harus menjalankan pengelolaan anggaran secara hati-hati. Karena itu, efisiensi, koordinasi, dan inovasi harus berjalan secara bersamaan.

Pemerintah juga akan menyesuaikan rancangan APBD setelah pemerintah pusat menetapkan angka TKD secara definitif. Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan dasar.

Pemprov cari sumber pendapatan baru

Kondisi fiskal tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah akan mengoptimalkan sistem pendapatan melalui perbaikan pengelolaan dan digitalisasi.

Selain itu, pemerintah akan menutup berbagai potensi kebocoran pendapatan. Langkah tersebut harus berjalan tanpa memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

Pemprov Sulut juga akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, BUMN, dan BUMD.

Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi salah satu pilihan pembiayaan. Pemerintah turut mendorong pemanfaatan program CSR atau TJSL untuk mendukung pembangunan.

KUA-PPAS 2027 jadi pondasi APBD 

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi fondasi penyusunan APBD Sulut tahun depan. Pemerintah akan mengarahkan anggaran berdasarkan kemampuan fiskal serta kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, rancangan KUA-PPAS 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp3,24 triliun. Sementara itu, belanja daerah dirancang sekitar Rp3,03 triliun.

Tahun 2027 juga menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Sulawesi Utara 2025–2029. Pemerintah mengarahkan fase tersebut untuk mempercepat pencapaian visi Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Karena itu, kebijakan anggaran tidak boleh berhenti pada perhitungan pendapatan dan belanja. Setiap rupiah harus memiliki manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat.

Delapan prioritas pembangunan  

KUA-PPAS 2027 akan menjadi instrumen untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah. Pemerintah mengarahkan kebijakan tersebut pada penguatan tata kelola, kualitas SDM, dan daya saing ekonomi.

Selain itu, ketahanan pangan, energi, dan air juga menjadi bagian penting agenda pembangunan. Pemerintah juga tetap menempatkan pelayanan dasar serta akuntabilitas keuangan sebagai perhatian utama.

Gubernur Yulius menilai pemerintah harus tetap mendukung program prioritas nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara tetap mendapat perhatian.

Karena itu, kesepakatan bersama DPRD menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Eksekutif dan legislatif perlu terus memperkuat koordinasi hingga pembahasan RAPBD selesai.

Tantangan besar, kolaborasi harus makin kuat

Gubernur Yulius menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan inovasi. Pemerintah justru harus semakin kreatif mencari solusi pembiayaan yang sesuai aturan.

“Ruang fiskal boleh sempit, tetapi inovasi tidak boleh berhenti,” tegasnya. Ia juga menilai tantangan yang semakin besar membutuhkan kolaborasi yang semakin kuat.

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 akhirnya memberi arah baru bagi penyusunan APBD Sulut. Pemerintah berharap dokumen tersebut menghasilkan anggaran yang realistis, akuntabel, dan berkeadilan.

Dengan demikian, keterbatasan fiskal tidak menghalangi pemerintah memberikan pelayanan publik. Justru, kondisi tersebut mendorong pemerintah bekerja lebih efisien, inovatif, dan terukur.

Bagi masyarakat Sulawesi Utara, tantangan utama kini terletak pada implementasi. Anggaran yang terbatas tetap harus menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan pembangunan yang berdampak.

Demikian melansir sejumlah media lokal. (P-*/sm)