‘Ilegal fishing’ marak, KKP perkuat armada pengawas di Natuna dan perairan yang rawan
KKP tambah kapal pengawas untuk perkuat daerah yang rawan ‘ilegal fishing’. (dok. KKP)PRIORITAS, 8/11/2025 (Natuna): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan di wilayah rawan penangkapan ikan ilegal dengan menambah kapal pengawas. Tambahan armada ini terealisasi setelah Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran Rp2 triliun untuk pembangunan 10 kapal pengawasan baru melalui pinjaman Pemerintah Spanyol.
Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengatakan saat ini KKP hanya memiliki 34 kapal pengawas untuk menjaga sekitar 24 ribu kapal ikan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal 70 kapal.
“Dengan tambahan ini, armada pengawas menjadi 44 unit. Masih jauh dari ideal, tetapi ini langkah penting memperkuat pengawasan,” ujarnya di Pangkalan PSDKP Batam, Kamis (6/11).
Menurut Ipunk, kapal-kapal baru akan ditempatkan di wilayah yang selama ini menjadi titik rawan pencurian ikan oleh kapal asing, seperti Laut Natuna Utara, Arafura, Laut Sulawesi, hingga Samudera Hindia.
Meski keterbatasan armada, Ipunk menegaskan bahwa PSDKP terus melakukan operasi pengawasan dan telah menghasilkan sejumlah penindakan.
“Walaupun kecil, operasi kami tetap berjalan dan ada hasilnya,” tegasnya.
Tambahan anggaran ini sekaligus mendukung proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS), sistem pengawasan terpadu yang bertujuan menekan praktik IUU Fishing serta mencegah kebocoran PNBP sektor kelautan.
Ia menambahkan, ikan-ikan bernilai ekonomis tinggi di Laut Natuna Utara kerap diincar kapal ikan asing, terutama dari Vietnam.
“Segera kami ambil tindakan agar tidak ada lagi kapal asing mengambil ikan di perairan Indonesia,” katanya. (p-Jeff K)
Related posts
Terdaftar di Dewan Pers
No Comments