Gorontalo bongkar strategi Cek Kesehatan Gratis, yang dipuji nasional, ternyata ini kuncinya

PRIORITAS, 13/8/26 (Kota Gorontalo): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengungkap strategi pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam evaluasi nasional. Pemprov Gorontalo memaparkan praktik baik tersebut melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB).

Paparan itu berlangsung dalam evaluasi CKG yang digelar Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Kamis (13/8).

Kepala Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo, Anang S. Otoluwa, menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Ia memaparkan materi bertajuk “Best Practice Pelaksanaan CKG di Provinsi Gorontalo Tahun 2026”. Dalam paparannya, Anang menjelaskan sejumlah strategi yang Gorontalo terapkan sepanjang pelaksanaan program CKG.

Strategi itu mencakup pendampingan teknis, integrasi kegiatan, pemantauan harian, serta kolaborasi lintas sektor. Selain itu, pemerintah daerah memberikan dukungan dan menjalankan evaluasi secara rutin setiap pekan.

Menurut Anang, langkah tersebut membantu daerah meningkatkan cakupan serta kualitas pelaksanaan CKG.

Ia juga menilai pemerintah perlu mengintegrasikan CKG dengan penguatan pelayanan kesehatan primer. Anang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo juga mencatat kiprahnya dalam penguatan layanan kesehatan.

CKG bukan sekadar pemeriksaan gratis

Anang menegaskan bahwa CKG tidak boleh berjalan sebagai program yang berdiri sendiri. Menurut dia, pemerintah harus menjadikan CKG bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.

Hasil pemeriksaan harus menjadi pintu masuk untuk deteksi dini dan pencegahan penyakit. Selain itu, hasil tersebut perlu membantu tenaga kesehatan mengendalikan berbagai faktor risiko penyakit. Petugas juga harus memastikan peserta memperoleh tindak lanjut pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“CKG bukan program terpisah,” kata Anang dalam paparannya.

Ia menyebut program tersebut dapat memperkuat kinerja puskesmas dan meningkatkan angka kontak. Selain itu, CKG dapat memperkuat kesinambungan pelayanan atau continuity of care. Program tersebut juga berperan dalam pengendalian diabetes melitus dan hipertensi. Demikian melansir Antara News.

Data CKG jadi penentu kebijakan

Di sisi lain, Anang menyoroti pentingnya kualitas pemeriksaan dan validitas data CKG. Menurut dia, data berkualitas akan membantu pemerintah menyusun perencanaan kesehatan secara lebih tepat. Data tersebut juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap petugas harus mencatat hasil pemeriksaan secara benar.

Petugas juga perlu memastikan peserta dengan hasil pemeriksaan abnormal memperoleh tindak lanjut. Anang menilai pemeriksaan berkualitas dapat membantu menyelamatkan lebih banyak masyarakat. Sementara itu, data berkualitas dapat menghasilkan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran.

Gorontalo dorong pemeriksaan lebih akurat

Dalam evaluasi nasional tersebut, Anang juga menyampaikan sejumlah rekomendasi. Ia mendorong peningkatan cakupan sekaligus kualitas pemeriksaan CKG di berbagai fasilitas pelayanan. Selain itu, petugas perlu melakukan validasi data secara berkala. Petugas juga harus mengukur tekanan darah sesuai standar pemeriksaan.

Anang mengingatkan petugas agar tidak membulatkan angka ketika memasukkan data hasil pemeriksaan. Langkah tersebut penting untuk menjaga ketepatan data kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan data CKG untuk menyusun intervensi kesehatan secara lebih akurat.

CKG masuk dalam sistem kinerja Puskesmas

Gorontalo juga mengembangkan pendekatan dengan mengintegrasikan CKG ke pelayanan puskesmas. Salah satu langkahnya ialah memasukkan layanan CKG sebagai angka kontak dalam Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK).

Pemerintah daerah kemudian melakukan evaluasi secara berkala bersama jajaran puskesmas. Langkah tersebut membuat pelaksanaan CKG tidak berhenti pada pemeriksaan masyarakat. Sebaliknya, hasil pemeriksaan dapat terhubung dengan pelayanan kesehatan lanjutan. Dengan pola itu, CKG dapat memperkuat fungsi puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan primer. Apalagi, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas memang memiliki tugas merumuskan dan menjalankan kebijakan kesehatan primer.

Tawarkan praktik yang bisa ditiru

Pemprov Gorontalo kini menempatkan CKG sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer. Pendekatan itu menggabungkan pemeriksaan, pencatatan data, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Selain itu, pemerintah melibatkan berbagai sektor untuk memperluas dampak program. Karena itu, pengalaman Gorontalo dalam menjalankan CKG menjadi bahan paparan pada evaluasi tingkat nasional.

Pemprov berharap pendekatan tersebut dapat terus memperbaiki cakupan dan mutu layanan kesehatan masyarakat. Pada akhirnya, CKG tidak hanya mengukur kondisi kesehatan warga. Program tersebut juga dapat menjadi pintu masuk menuju pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi. (P-*Ant/sm)