Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan, Nyoman Adhi Suryadnyana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenlu Tahun 2025 kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.(Antara)PRIORITAS, 13/8/26 (Jakarta): Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Tahun 2025, menurut Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana, sudah cukup mengungkapkan pencatatan keuangannya.
“Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diraih oleh Kementerian Luar Negeri menandakan LK Kementerian Luar Negeri sudah cukup mengungkapkan pencatatan keuangan, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang terpenting telah memiliki pengendalian internal yang efektif,” katanya saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kemenlu Tahun 2025 kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Kamis (13/8/26).
Bahkan dirinya mengapresiasi Kemenlu yang telah menindaklanjuti 84,58 persen rekomendasi BPK atau sebanyak 2.458 rekomendasi dari total 2.906 rekomendasi hingga semester I 2026.
Pada kesempatan tersebut, Nyoman menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tak hanya bertujuan menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045
“Karena itu, visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya.
Oleh karena itu, penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi kerangka tata kelola yang penting dalam memastikan kebijakan, program, dan investasi pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kemudian anggota I BPK juga menekankan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yaitu paradigma pemerintahan yang berpusat pada manusia, memanfaatkan teknologi digital, serta mengedepankan kolaborasi dan keberlanjutan
“BPK berharap hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, efektif, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.(P-*/am)
Pos Terkait
