Kurangi resiko kecurangan, Kemendagri minta daerah terapkan digitalisasi kelola keuangan
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni.(IGN News)PRIORITAS, 7/8/26 (Sorong): Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menurut Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan sekaligus mengurangi risiko kesalahan serta kecurangan.
“Dalam hal ini kita menguatkan tata kelola keuangan agar lebih efektif, efisien, berbasis digital sehingga mengurangi kesalahan, mengurangi kecurangan, dan lebih akuntabel,” ujar Agus Fatoni di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/8/26).
Menurut Fatoni kunjungannya ke Papua Barat Daya merupakan bagian dari rangkaian pembinaan pemerintah daerah di wilayah Tanah Papua.
Tak hanya Papua Barat Daya, sebelumnya telah mengunjungi Provinsi Papua Tengah untuk menggelar rapat koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, sekaligus meluncurkan penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) daring di Kabupaten Nduga.
Saat berada di Papua Barat Daya, dia juga menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta pemerintah kabupaten dan kota guna memperkuat kapasitas aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya rapat koordinasi, Kemendagri juga dijadwalkan meluncurkan implementasi SP2D daring di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut mantan Pjs Gubernur Sulut tahun 2020 ini, penerapan SP2D daring merupakan bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah agar proses pencairan dana menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Dirinya berharap seluruh pemerintah daerah terus mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, sekaligus memperkuat sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.(P-*/am)
Pos Terkait
