Kejagung selidiki dugaan keterlibatan kolonel TNI dalam kasus korupsi MBG
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi. (Dok/Antara)PRIORITAS, 2/7/26 (Jakarta): Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi keterlibatan seorang anggota TNI aktif berpangkat Kolonel berinisial BU dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk periode 2025–2026. Indikasi tersebut mencuat seiring pengembangan penyidikan yang dilakukan penyidik.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa penyidik menemukan indikasi keterlibatan seorang anggota TNI aktif dalam perkara tersebut.
“Kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif,” ujarnya di Jakarta, Kamis (2/7/26), dikutip dari Beritasatu.
Syarief mengungkapkan, BU menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, BU juga mengemban tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam pengadaan sepeda motor.
Syarief menyebut BU menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional (BGN). BU juga dipercaya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor.
“Kami di Pidsus itu tidak bisa memproses atau mentersangkakan TNI aktif. Itu dilakukan dengan cara koneksitas, makanya kami serahkan ke Jampidmil. Untuk selanjutnya akan diproses oleh Jampidmil,” imbuh Syarief.
Sementara itu, Direktur Penindakan Jampidmil Brigjen TNI Andi Suci menyampaikan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara yang berkaitan dengan BU.
Menurut Andi, BU merupakan anggota dari Korps Peralatan dan sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Jampidsus. Selanjutnya, pemeriksaan akan kembali dilakukan dalam penyidikan koneksitas.
“Ini kan mekanismenya ada di koneksitas sehingga kami akan memeriksa kembali selaku saksi di penyidikan koneksitas. Ini perlu ada pemeriksa dari Polisi Militer dan juga ada Oditur Militer,” pungkasnya. (P-Zamir)
Pos Terkait
