
Wakil Rektor III Universitas Bung Karno (UBK), Daniel Panda menyatakan, pihaknya telah menonaktifkan Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Abdimaludin setelah yang bersangkutan mengakui menerima dana sebesar Rp20 juta dalam aksi demonstrasi pada Senin (15/6/26) lalu.(Courtesy Kompas.com/Ruby Rachmadina)PRIORITAS, 24/6/26 (Jakarta): Secara resmi,
Wakil Rektor III Universitas Bung Karno (UBK), Daniel Panda, menegaskan, aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di kawasan Istana Negara pada 15 Juni 2026 dilakukan secara murni sebagai penyampaian aspirasi.

“Jadi awalnya itu mereka untuk unjuk rasa. Jadi murni lah mereka menyampaikan aspirasi itu,” kata Daniel Panda, yang juga eks aktivis mahasiswa dalam keterangannya, Selasa (23/6/26) kemarin.
Daniel menegaskan itu saat menjelaskan hasil klarifikasi awal kampus terkait polemik pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang Rp20 juta terkait rencana pemindahan lokasi aksi demonstrasi.
Pertemuan dengan Wapres Gibran terjadi spontan

Selanjutnya, Daniel juga menyebut, berdasarkan keterangan Abdi, pertemuan sejumlah mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terjadi secara spontan setelah aksi berlangsung.
“Dihubungi oleh pihak Istana Wapres ya, oleh stafnya untuk bertemu dengan Wapres, sebenarnya mahasiswa itu menolak awalnya,” kata Daniel lagi.
Dikatakan, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, mahasiswa saat itu justru meminta agar Wakil Presiden menemui mereka di lokasi aksi.
Tetapi, komunikasi kemudian berlanjut hingga akhirnya sejumlah mahasiswa bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka.
Bukan inisiatif mahasiswa
Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut merupakan inisiatif mahasiswa, Daniel membantah hal itu.
“Tidak, tidak ada. Itu kami pastikan berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan, dan juga saya bertanya ke beberapa mahasiswa,” ujarnya meyakinkan.
Daniel memaparkan, mahasiswa UBK menjadi kelompok yang akhirnya bertemu dengan Wakil Presiden karena berhasil mencapai kawasan Istana Negara saat demonstrasi berlangsung.
Mampu menembus blokade aparat di kawasan Tugu Tani
Daniel menjelaskan, massa mahasiswa UBK menjadi salah satu kelompok yang mampu menembus blokade aparat di kawasan Tugu Tani sebelum bergerak menuju Istana.
“Karena memang yang tembus di sana hanya UBK saat itu. Tidak ada, ada beberapa mahasiswa dari kampus lain juga, oleh itu mengapa mayoritas 13 orang dari UBK, karena memang massa UBK yang bisa tembus blokade di Tugu Tani,” ujar Daniel.
Kendati begitu, ia mengaku tidak mengetahui alasan pihak Istana akhirnya memilih mahasiswa UBK untuk berdialog dengan Wakil Presiden.
“Mengapa mereka memilih UBK, itu saya tidak bisa mengonfirmasi itu. Tapi mereka yang mengajak, jadi pihak Wapres yang mengajak,” ujarnya.
Kampus selidiki pengakuan uang Rp20 juta
Kini, di tengah polemik pertemuan tersebut, UBK juga langsung tengah menyelidiki pengakuan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin yang mengaku menerima uang Rp20 juta.
Lalu Daniel mengatakan, pihak kampus telah memanggil Abdimaludin dan sejumlah pengurus organisasi mahasiswa untuk dimintai klarifikasi.
Disebutnya, Abdimaludin mengakui telah menerima uang tersebut dan menyampaikan keterangannya secara terbuka kepada pihak kampus maupun mahasiswa.
“Ketua BEM FH, saya sudah panggil langsung, kami sudah berbicara berdua dan dia sangat terbuka untuk itu,” kata Daniel lagi, dikutip Kompas.com.
Kemudian, UBK juga telah membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus tersebut dan menyiapkan langkah disiplin terhadap mahasiswa yang terbukti terlibat.
“UBK sudah membentuk tim investigasi dan tentu akan ada sanksi yang akan dijatuhkan. Tentu melihat dengan derajat kesalahan dari setiap mahasiswa,” tambahnya.
Menonaktifkan sejumlah mahasiswa
Untuk langkah awal, kampus telah menonaktifkan sejumlah ketua BEM yang mengakui menerima aliran dana tersebut.
“Kami sudah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menonaktifkan beberapa ketua BEM yang mereka mengakui secara terbuka menerima uang sebesar Rp20 juta,” kata Daniel lagi.
Berawal dari rencana pemindahan lokasi demo
Terungkap pula, kasus ini mencuat setelah Abdimaludin mengakui menerima uang Rp20 juta yang disebut berkaitan dengan upaya memindahkan titik aksi demonstrasi mahasiswa dari kawasan Istana Negara ke Gedung DPR RI.
Adapun pengakuan itu disampaikan dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa UBK pada Senin (22/6/26) malam lalu.
Na’ilah Panrita Hartono, salah satu peserta forum mengatakan Abdimaludin menjelaskan, uang tersebut diberikan agar mahasiswa tidak beraksi di depan Istana Negara.
“Dia menjelaskan kronologinya tentang dia dapat uang, sejumlah uang, yang menurut keterangannya ditujukan agar aksi tidak dilakukan di depan Istana Negara, tetapi dipindahkan ke DPR RI,” papar Na’ilah.
Tapu, rencana tersebut tidak terlaksana dan mahasiswa tetap menggelar aksi di kawasan Istana Negara.
Di forum yang sama, Abdimaludin juga mengaku dana Rp20 juta itu dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM dan pihak lain.
Namun, sumber dana yang diterima masih menjadi tanda tanya karena muncul perbedaan keterangan.
Di forum itu, sempat disebut uang berasal dari seseorang yang ingin memindahkan lokasi aksi.
Tetapi pada bagian akhir diskusi, Abdimaludin menyebut dana tersebut berasal dari seorang polisi bernama A’an.
Karena itu, perbedaan keterangan itu kini menjadi salah satu fokus penyelidikan tim investigasi yang dibentuk kampus.
Sampai berita ini ditulis, pihak rektorat UBK masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang disebut dalam kasus tersebut untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. (P-*r/Kps/jr)

