Gubernur KDM tak permasalahkan demonstrasi mahasiswa di Jabar
Aksi demostrasi mahasiswa di depan gedung DPRD Jabar, Kamis (11/6/26). (Courtesy: pikiran-rakyat.com)PRIORITAS, 19/6/26 (Bandung): Merespon masifnya gelombang aksi demonstrasi para mahasiswa di Jawa Barat dalam sepekan terakhir, Gubernur Dedi Mulyadi tidak mempermasalahkan.
Menurut Gubernur yang akrab disapa KDM atau Kang Dedi Mulyadi itu, dalam iklim demokrasi, setiap warga negara memiliki hak penuh yang dilindungi undang-undang untuk menyuarakan pikiran, gagasan, maupun kritik terhadap jalannya roda pemerintahan di muka umum.
“Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan gagasan, pikiran, termasuk kritik di depan umum. Bagi kami enggak ada masalah, karena penyampaian aspirasi melalui demonstrasi sudah menjadi hal yang biasa,” kata KDM saat ditanya wartawan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/26), seperti dilansir dari harapanrakyat.com Jumat (19/6/26).
Patuhi koridor hukum
Meski menjamin ruang kebebasan berpendapat, KDM mengingatkan esensi dari pelaksanaan demonstrasi. Menurutnya, dinamika dalam demostrasi itu diperbolehkan, selama jalannya aksi tetap mematuhi koridor hukum dan ketertiban umum.
Untuk itu Dedi meminta agar elemen massa, termasuk kelompok mahasiswa, dapat menyampaikan poin-poin tuntutan mereka secara transparan dan bersifat membangun atau konstruktif.
KDM berharap setiap aksi massa demonstrasi yang berlangsung tidak sampai merusak fasilitas publik atau mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat luas. “Yang paling penting demonstrasinya berjalan dengan baik, tertib, dan penyampaian tuntutannya secara terbuka serta bersifat konstruktif,” ujarnya.
Demo kinerja pemerintah buruk
Seperti ramai diberitakan di media-media, termasuk televisi, gelombang aksi demonstrasi dari berbagai elemen massa termasuk mahasiswa berlangsung dari 11 Juni 2026 hingga hari ini (Kamis kemarin).
Bebagai aliansi mahasiswa, khususnya di Kota Bandung menyampaikan tuntutan di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Mereka menilai kinerja pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka begitu buruk.
Mahasiswa yang melangsungkan aksi demonstrasi menyoroti sejumlah program menggerus APBN hingga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalkan, program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). (P-*/hdt)
Pos Terkait
