Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai praktik ekonomi solidaritas sosial
Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 1.061 KDKMP, Sabtu (16/5/26) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. (Courtesy: setkab-co-id)Oleh: Suroto (Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis – AKSES)
PRIORITAS, 19/5/26 (Jakarta): Selama ini, pembangunan koperasi di Indonesia masih banyak dipengaruhi paradigma lama yang menempatkan koperasi sebagai instrumen karitatif dan sektoral. Koperasi kerap diposisikan sekadar sebagai alat untuk meredam dampak sosial dari praktik ekonomi yang kapitalistik, bukan sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi rakyat.
Akibatnya, koperasi berkembang secara terfragmentasi, terkotak-kotak, dan tidak terintegrasi dalam rantai bisnis modern. Koperasi lebih sering hadir sebagai pelengkap kebijakan sosial dibandingkan sebagai pelaku ekonomi strategis yang memiliki daya saing dan kapasitas bisnis yang kuat.
Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional. Dalam dua dekade terakhir, rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berkisar hanya sekitar 1 persen. Angka ini menunjukkan bahwa koperasi belum berhasil menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan.
Selama bertahun-tahun, koperasi bahkan sering diposisikan sebagai penerima bantuan sosial dan berbagai program pemerintah. Fokus kebijakan lebih banyak diarahkan pada distribusi bantuan, bukan pembangunan kelembagaan, tata kelola, maupun penguatan model bisnis koperasi agar mampu tumbuh sebagai entitas ekonomi riil.
Tidak jarang, kebijakan pembinaan koperasi masuk dalam logika politik populis jangka pendek. Program koperasi diperlakukan sebagai instrumen distribusi manfaat politik atau pork barrel politics untuk menopang kepentingan elektoral elite, bukan sebagai agenda transformasi ekonomi jangka panjang.
KDKMP mengubah paradigma lama
Paradigma lama tersebut mulai mengalami perubahan melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini menghadirkan pendekatan berbeda, di mana koperasi dibangun secara menyeluruh di desa dan kelurahan sebagai infrastruktur ekonomi rakyat berskala nasional.
KDKMP dirancang sebagai model koperasi berbasis kepemilikan kolektif seluruh warga. Dengan dukungan pembiayaan publik dan penguatan aset produktif, koperasi dibangun secara masif di 83.000 desa dan kelurahan. Hasil kegiatan ekonomi koperasi diharapkan dapat dinikmati kembali oleh masyarakat sebagai pemilik sekaligus pengendali.
Dalam konteks inilah sesungguhnya KDKMP merupakan pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Program ini dapat dipahami sebagai rekayasa sosial-ekonomi untuk memperkuat demokrasi ekonomi dan memperluas kepemilikan produktif masyarakat.
Lebih jauh, KDKMP dapat dibaca sebagai upaya melakukan transformasi struktural terhadap sistem ekonomi yang selama ini cenderung terkonsentrasi pada kelompok usaha besar dan jaringan distribusi yang oligopolistik. Dengan membangun koperasi sebagai pusat distribusi, agregasi produk rakyat, dan penyaluran barang strategis, posisi tawar ekonomi rakyat diharapkan meningkat.
Karena itu, pembangunan KDKMP bukan sekadar program pembentukan koperasi baru, melainkan bagian dari desain transformasi ekonomi rakyat. Wajar jika masih banyak pihak yang kesulitan memahami pendekatan ini karena selama puluhan tahun terbentuk oleh paradigma koperasi lama yang bersifat residual dan administratif.
Kebijakan ini sekaligus merupakan bentuk koreksi atas model pembangunan ekonomi yang selama ini menghasilkan ketimpangan dan kemiskinan struktural. Tanpa perubahan kelembagaan yang besar, struktur ekonomi nasional akan terus didominasi segelintir elite ekonomi dan politik.
PT Agrinas Pangan Nusantara
Operasionalisasi awal 1.061 KDKMP yang diresmikan pada 16 Mei 2026 menjadi penanda dimulainya pembangunan ekonomi solidaritas sosial di Indonesia. Hal ini terlihat dari upaya membangun ekosistem distribusi dan offtaker melalui PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai entitas bisnis milik negara.
Kehadiran PT Agrinas Pangan Nusantara penting untuk memperkuat posisi tawar KDKMP dalam sistem distribusi nasional. Tanpa dukungan serius negara dalam membangun infrastruktur distribusi, koperasi berisiko kembali terjebak dalam model lama yang diposisikan subordinat, lemah modal dan kapistas organisasi dan terfragmentasi.
Tentu, pembangunan KDKMP akan menghadapi tantangan besar. Resistensi dapat muncul dari jaringan kartel distribusi dan pelaku ekonomi konglomeratif yang selama ini menikmati dominasi pasar. Tantangan lain tentu akan datang dari birokrasi lama yang masih bekerja dengan ego sektoral dan resistif terhadap perubahan.
Pada dasarnya, KDKMP merupakan praktik nyata Ekonomi Solidaritas Sosial atau Social and Solidarity Economy (SSE), yakni sistem ekonomi yang menempatkan manusia, solidaritas, keadilan sosial, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan di atas akumulasi modal semata.
Melalui KDKMP, masyarakat tidak lagi hanya menjadi konsumen atau objek kebijakan, tetapi menjadi pemilik sekaligus pengendali lembaga ekonomi secara demokratis. Setiap anggota memiliki hak pengambilan keputusan berdasarkan prinsip satu orang satu suara.
Potensi jadi jaringan perusahaan besar
Dengan target 83.000 koperasi hingga akhir 2026 dan potensi penyerapan sekitar 1,4 juta tenaga kerja, KDKMP berpotensi menjadi jaringan perusahaan besar di Indonesia. Koperasi juga akan menjalankan fungsi strategis dalam penyaluran barang subsidi agar lebih tepat sasaran dan tepat harga.
Setiap warga pada akhirnya menjadi bagian dari kepemilikan kolektif atas instrumen ekonomi modern. Dengan demikian, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen solidaritas sosial yang memungkinkan nilai tambah ekonomi dinikmati lebih adil oleh masyarakat.
Program pembangunan koperasi yang dijalankan pemerintahan Presiden dapat dipandang sebagai upaya menghidupkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam konteks ekonomi modern. Ini adalah ikhtiar untuk memperkuat kembali solidaritas sosial melalui kelembagaan ekonomi yang demokratis, produktif, dan berbasis kepemilikan rakyat.
Pada akhirnya, KDKMP menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan kapitalisme yang eksklusif sekaligus melampaui formalisme pembangunan koperasi masa lalu. Tantangan implementasinya memang besar, tetapi arah transformasinya patut dikawal agar koperasi benar-benar menjadi instrumen demokratisasi ekonomi nasional. (P-ht)
