Data BPJS 2026 warga Sitaro disorot! Plt Bupati Heronimus Makainas turun tangan pimpin rekonsiliasi
Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas.(Courtesy: Pemkab Sitaro/FB)PRIORITAS, 19/5/26 (Sitaro): Persoalan sinkronisasi data BPJS dan pembayaran iuran jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sitaro, Heronimus Makainas, bahkan langsung memimpin rapat rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan pemerintah daerah triwulan I tahun 2026.
Rapat penting tersebut digelar pada Selasa (19/5/2026) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah dan melibatkan sejumlah perangkat daerah serta pihak terkait pengelolaan program jaminan kesehatan.
Validasi data BPJS jadi sorotan
Dalam rapat itu, Heronimus Makainas menegaskan pentingnya validasi dan sinkronisasi data peserta jaminan kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor krusial dalam memastikan pembayaran iuran BPJS berjalan lancar sekaligus menjamin warga tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi.
Baca juga: Dua pukulan untuk Sitaro: Duka kehilangan ketua DPRD dan bayang-bayang kasus korupsi dana bencana 2024
“Pemerintah daerah terus berkomitmen memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak agar proses rekonsiliasi data dan pembayaran iuran dapat berjalan dengan baik,” ujar Makainas yang baru saja menggantikan bupati Sitaro yang terjerat kasus dugaan korupsi dan bencana.
Pemkab Sitaro melakukan rapat rekonsiliasi data BPJS tahun 2026.(Courtesy: Pemkab Sitaro/FB)
Pemda tak mau pelayanan kesehatan terganggu
Rapat rekonsiliasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan sepanjang Triwulan I Tahun 2026. Pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada persoalan data ganda, ketidaksesuaian kepesertaan, maupun tunggakan administrasi yang dapat berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan daerah agar tetap tepat sasaran.
Libatkan banyak pihak teknis
Selain jajaran perangkat daerah, rapat turut dihadiri unsur teknis pengelola program jaminan kesehatan serta pihak penyelenggara jaminan kesehatan.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan kesamaan data dan pemahaman sehingga pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
Harap warga dapat manfaat maksimal
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berharap hasil rekonsiliasi ini dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat jaminan kesehatan secara maksimal tanpa kendala administratif.(P-*r/sm)
