‘Exit meeting’ BPK serahkan LKPD 2025, Pemkab Sitaro perkuat akuntabilitas dan sinergitas

Sem Muhaling
Rabu, 6 Mei 2026

2 menit membaca

exit meeting BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pemkab Sitaro

Bupati Sitaro bersama wakil bupati dan jajarannya menghadiri ‘exit meeting’ BPK.(Courtesy: Pemkab SItaro)

PRIORITAS, 6/5/26 (Sitaro): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) melaksana exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 serta menghadiri pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Senin (4/5/26). Bupati Chyntia I. Kalangit bersama Wakil Bupati Heronimus Makainas mengikuti langsung proses akhir pemeriksaan BPK, sementara Plh Sekda Sitaro Eddy S. Salindeho menghadiri pelantikan Sekprov Sulut di Manado

Bupati menerima LKPD dari BPK dalam exit meeting

Bupati Sitaro Chitya Kalangit menerima LKPD dari BPK acara exit meeting.(Courtesy: Pemkab Sitaro)

Exit meeting tahap akhir audit BPK

Exit meeting tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian pemeriksaan BPK, sekaligus penyampaian hasil temuan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi atas proses audit yang berjalan profesional. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
“Rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Hadiri pelantikan Sekprov Sulut

Di hari yang sama, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sitaro, Eddy S. Salindeho, menghadiri pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, yang berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sitaro dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi.

Perkuat koordinasi dan pelayanan publik

Momentum pelantikan Sekprov Sulut dinilai strategis untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja birokrasi serta optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.(P-*r/sm)