LKPJ 2025, Gubernur Sulut prioritaskan tuntas masalah Guru, THL, dan PPPK
Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026). (Humas Pemprov Sulut)PRIORITAS, 24/4/2026 (Manado): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis daerah, khususnya terkait tenaga guru, Tenaga Harian Lepas (THL), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, yang digelar Kamis (23/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulut itu dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi serta anggota dewan. Dalam forum tersebut, Pemprov menerima berbagai catatan strategis sebagai bahan evaluasi bersama.
Gubernur Yulius Selvanus mengapresiasi kinerja panitia khusus (Pansus) DPRD yang telah mengkaji pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD menjadi acuan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Rekomendasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh masukan, termasuk aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD 2026, akan ditindaklanjuti melalui mekanisme anggaran perubahan (APBD-P).
Lebih lanjut, Gubernur mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian sejumlah isu krusial, khususnya terkait tenaga guru, THL, dan PPPK. Koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan formasi CPNS di sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, arah pembangunan daerah tetap difokuskan pada penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi ekonomi di sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan.
Pemprov Sulut juga mendorong reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital guna meningkatkan kinerja birokrasi.
Melalui forum tersebut, pemerintah dan DPRD menegaskan komitmen menjaga sinergi dalam menghadapi tantangan pembangunan, dengan semangat mapalus sebagai landasan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Sulawesi Utara. (P-Deon Wonggo)
Pos Terkait
