Prabowo Subianto teken desain kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani meninjau lokasi pembangunan kantor legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara. (Humas OIKN) PRIORITAS, 22/4/2026 (Nusantara): Langkah monumental dalam pembangunan ibu kota baru kembali ditorehkan. Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara, sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
Keputusan ini menandai percepatan pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN, melengkapi kawasan eksekutif yang telah lebih dahulu dikembangkan. Dengan hadirnya pusat legislatif dan yudikatif, Nusantara diharapkan mampu menjadi simbol tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta mencerminkan wajah baru demokrasi Indonesia.
Penetapan desain ini mendapat apresiasi dari pimpinan MPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan pada Senin (20/4/2026), sekaligus meninjau progres kesiapan infrastruktur kelembagaan negara di IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa desain kawasan tersebut mengusung filosofi bangunan yang tegas, lurus, dan berwibawa, sesuai arahan Presiden.
“Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada 2027 dan paling lambat semester I 2028,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai desain gedung MPR, DPR, dan DPD mencerminkan kemegahan sekaligus identitas kebangsaan yang kuat.
Ia juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN yang dinilai telah bertransformasi dari tahap perencanaan menjadi realisasi fisik, termasuk pembangunan bandara, Istana Wakil Presiden, dan Masjid Negara.
Pengesahan desain ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang terintegrasi dan berwibawa. (P-*/bwl)
Pos Terkait
