Demi efisiensi energi, Pemerintah minta perusahaan swasta terapkan WFH
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. (‘Courtessy’ Beritasatu.com)PRIORITAS, 31/3/26 (Jakarta): Perusahaan swasta didorong menerapkan work from home (WFH) sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional di tengah dinamika global akibat perang di Timur Tengah saat ini.
Seperti dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan ini merupakan langkah adaptif untuk merespons dampak konflik global, khususnya terhadap sektor energi khususnya.
Karena itu, selain diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta untuk mengadopsi pola kerja lebih fleksibel lagi.
Surat Edaran Kemnaker
Adapun kebijakan ini, menurut Airlangga, akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha.
Airlangga memaparkan itu dalam konferensi pers Kebijakan Pemerintah dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global, Selasa (31/3/26).
Budaya kerja digital
Disebut Airlangga, langkah ini tidak hanya bertujuan menghemat energi, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja yang lebih efisien dan berbasis digital saat ini.
“Dinamika global harus direspons secara adaptif. Indonesia tetap resilien dan tangguh. Situasi ini bukan hambatan, tetapi momentum untuk perubahan perilaku yang lebih modern dan efisien,” lanjutnya.
Tetapi, tentunya tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Pemerintah memastikan sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap beroperasi normal saja.
Di samping itu, sektor strategis, seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, transportasi, logistik, perdagangan, dan keuangan juga tetap bekerja dari kantor maupun lapangan mading-masing.
Adapun kebijakan ini merupakan bagian dari program transformasi budaya kerja nasional yang juga mencakup efisiensi energi dan optimalisasi mobilitas yang ada.
Pembatasan penggunaan kendaraan dinas
Lalu, langkah lain yang ditempuh pemerintah antara lain pembatasan penggunaan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas, serta refocusing anggaran negara ke sektor yang lebih produktif lagi.
Selanjutnya Airlangga menegaskan, kebijakan ini bukan disebabkan kondisi darurat ekonomi, melainkan langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas nasional ke depan.
“Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” Airlangga menegaskan seperti dikutip Beritasatu.com.
Terkait itu, Pemerintah berharap sektor swasta dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan ini, sehingga efisiensi energi dan produktivitas ekonomi dapat berjalan beriringan ke depan. (P-*r/Bst/jr)
