Daripada dikorupsi, Prabowo: Lebih baik uangnya untuk makan rakyat
Presiden Prabowo Subianto (BPMI Setpres)Prioritaskan Gizi dan Ekonomi Rakyat, Prabowo Lanjutkan Program MBG
PRIORITAS, 23/3/2026 (Jakarta): Komitmen pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dilanjutkan sebagai wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Program ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Selain itu, keberlanjutan MBG juga diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting serta memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia ke depan.
Tetap jadi prioritas
Dalam dialog bersama jurnalis dan tokoh masyarakat di Hambalang, Bogor, Presiden menegaskan bahwa program tersebut tetap menjadi prioritas di tengah berbagai tantangan fiskal. “Daripada uang dikorupsi, lebih baik rakyat bisa makan,” tegas Prabowo.
Ia mengaku sering menemukan langsung kondisi anak-anak yang mengalami stunting saat melakukan kunjungan ke daerah, sehingga memperkuat keyakinannya bahwa program tersebut berada di jalur yang tepat.
Selain dampak sosial, Prabowo menilai MBG memiliki efek ekonomi besar melalui penciptaan lapangan kerja. Ia menyebutkan, program ini ditargetkan menghadirkan sekitar 30 ribu dapur produksi yang masing-masing dapat menyerap sekitar 50 tenaga kerja.
“Artinya, bisa membuka sekitar 1,5 juta lapangan kerja langsung, belum termasuk sektor pendukung seperti petani dan pemasok bahan pangan,” jelasnya.
Meski demikian, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program. Pemerintah, kata dia, telah menutup lebih dari seribu dapur yang dinilai tidak memenuhi standar.
Terkait pembiayaan, Prabowo menegaskan program MBG tidak bergantung pada utang baru, melainkan melalui efisiensi anggaran dan pengurangan kebocoran keuangan negara. “Uang kita ada, tinggal kita organisir dan kurangi kebocoran,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat lapisan bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. (P-*/bwl)
