Tekanan global: Waspada kenaikan harga energi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto saat rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/03/2026). (BPMI Setpres)PRIORITAS, 20/3/2026 (Jakarta): Di tengah tekanan global yang kian meningkat, pemerintah terus bergerak memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Menko Perekonomin, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa penguatan ketahanan fiskal menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas di tengah lonjakan harga energi dunia.
Keterangan pers yang dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Sabtu (20/3/2026) menyebutkan, pernyataan pemerintah ini disampaikan Menteri Airlangga Hartarto usai rapat bersama Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (19/03/2026).
Dalam keterangannya, Airlangga menekankan, pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memastikan kesinambungan fiskal tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan daya tahan ekonomi tetap terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global.
Menko Ekonq menjelaskan bahwa Presiden menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara.
“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” jelasnya.
Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Ia menambahkan bahwa skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan. (P-*/bwl)
