PRIORITAS, 9/4/26 (Manado): Sulawesi Utara (Sulut) menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dalam sektor perumahan. Hal ini terlihat dari lonjakan signifikan alokasi program bantuan perumahan tahun 2026 yang mencapai lebih dari seribu persen dibanding tahun sebelumnya.
Kenaikan drastis ini menempatkan Sulut sebagai salah satu provinsi dengan peningkatan dukungan program perumahan paling signifikan secara nasional. Demikian pemaparan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada agenda Musrenbang di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/26)
Dalam paparan tersebut, terungkap, alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sulut melonjak dari 748 unit pada 2025 menjadi 8.198 unit pada 2026.
Lonjakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan melalui program 3 juta rumah yang masuk dalam Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pekerja informal, ASN, hingga anggota TNI/Polri berpangkat rendah. Tak hanya terfokus di wilayah perkotaan seperti Manado, distribusi bantuan juga menjangkau daerah kepulauan dan wilayah terpencil. Sejumlah wilayah seperti Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, hingga Bolaang Mongondow Raya turut mendapatkan porsi alokasi yang besar.
Pembangunan merata di Sulut
Hal ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang semakin merata di Bumi Nyiur Melambai. Program perumahan ini tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Melalui skema pembiayaan seperti KUR Perumahan dan FLPP, sektor konstruksi, pengembang, hingga usaha bahan bangunan ikut terdorong.
Hingga awal April 2026, realisasi kredit program perumahan di Sulut tercatat mencapai sekitar Rp91 miliar dengan ratusan debitur. Angka ini menunjukkan mulai terasa efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Selain pembangunan rumah baru dan renovasi, pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
Salah satu rencana strategis di Sulut adalah pembangunan rumah susun bagi MBR di kawasan Paniki Dua yang dinilai memiliki akses strategis serta didukung fasilitas umum memadai. Secara nasional, program ini juga diarahkan untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi, yakni sekitar 9,9 juta kekurangan kepemilikan rumah dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.
Dengan peningkatan alokasi yang signifikan ini, pemerintah berharap masyarakat Sulut dapat merasakan langsung manfaatnya, sekaligus mempercepat terwujudnya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sulutnow.com, pemaparan tersebut turut disaksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BPS RI, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, serta para wali kota dan bupati se-Sulut. (P-*/wr)
