Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)PRIORITAS, 9/1/2026 (Jakarta): Di hadapan jajaran menteri saat retret kabinet kedua di Hambalang Bogor, Presiden Prabowo Subianto melontarkan satu kalimat singkat namun bernada tajam: apakah negara akan terus “dibohongi” oleh orang-orang di pajak dan bea cukai. Kalimat itu tidak menyebut nama, tidak menunjuk arah. Namun pesannya sampai.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kalimat tersebut langsung menggetarkan kesadarannya. Meski Presiden tidak menatapnya secara langsung, Purbaya merasa sindiran itu tertuju kepadanya sebagai penanggung jawab sektor penerimaan negara.
“Saya disindir lagi kemarin di Hambalang. Presiden bilang, apakah kita mau dikibuli terus oleh orang pajak dan bea cukai. Walaupun beliau tidak melihat ke saya, tapi langsung kena,” ujar Purbaya sambil menepuk dada, Kamis (8/1/2026).
Sindiran itu bukan tanpa alasan. Presiden menyoroti masih adanya praktik-praktik lama yang membebani negara, mulai dari under invoicing hingga penghindaran pajak yang melibatkan oknum aparatur. Celah-celah ini, menurut Purbaya, masih menjadi pekerjaan rumah besar di tubuh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Ada praktik under invoicing yang masih besar dan belum sepenuhnya terdeteksi,” aku Purbaya lugas. Bagi Purbaya, pesan Presiden itu menjadi alarm keras.
Ia menegaskan, pembenahan tidak bisa lagi ditunda. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, Kementerian Keuangan akan merapikan sistem perpajakan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti Coretax.
Namun pembenahan tidak berhenti pada sistem. Purbaya juga menyiapkan langkah tegas terhadap sumber masalah di dalam organisasi. Pegawai yang masih bermain-main, kata dia, akan ditindak tanpa kompromi.
“Yang kerjanya bagus akan kita selamatkan. Tapi yang tidak becus, yang masih main-main, akan kita keluarkan,” tegas Purbaya sebagaimana dilansir detikcom.
Di lingkungan Bea dan Cukai, ancaman sanksi bahkan sudah disampaikan secara terbuka. Jika dalam satu tahun tidak menunjukkan perbaikan signifikan, pegawai bermasalah siap-siap dirumahkan. Purbaya menegaskan, ketegasan ini diperlukan agar kepercayaan publik terhadap negara dapat dipulihkan.
Sindiran Presiden Prabowo di Hambalang akhirnya bukan sekadar kritik, melainkan pengingat bahwa integritas aparatur negara adalah fondasi utama penerimaan negara. Bagi Purbaya, pesan itu menjadi titik tekan untuk bergerak lebih cepat—membersihkan, merapikan, dan memastikan negara tidak lagi kecolongan dari dalam. (P-*/bwl)