Respons keluhan pengusaha: Ansar buka dialog dengan HIPKI, harapan baru industri pasir kuarsa
Gubernur Kepri, Ansar Achmad (kanan). (Pemprov Kepri)PRIORITAS, 17/1/2026 (Tanjungpinang): Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI) mengapresiasi sikap terbuka dan responsif Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dalam menyikapi persoalan yang dihadapi pelaku usaha pasir kuarsa.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum HIPKI, Ady Indra Pawennari, usai pertemuan dengan Gubernur Ansar Ahmad dan Kepala Dinas ESDM Kepri, M. Darwin. Pertemuan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan perkembangan industri pasir kuarsa sekaligus tantangan yang menekan keberlangsungan usaha dan investasi di sektor pertambangan mineral bukan logam.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur memberikan respons yang sangat baik dan mau mendengarkan keluhan pengusaha. Ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi dan dunia usaha di Kepulauan Riau,” ujar Ady dalam keterangannya diterima Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, keterbukaan pemerintah daerah menunjukkan komitmen Pemprov Kepri dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi, penerimaan daerah, dan keberlangsungan usaha. Di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi pasar komoditas, dialog yang intensif dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor.
HIPKI juga menilai Gubernur Ansar Ahmad bersama Dinas ESDM Kepri konsisten membuka jalur komunikasi serta mendorong perbaikan sistem perizinan agar lebih efektif dan efisien. Langkah ini dinilai krusial untuk memulihkan dan memperkuat iklim investasi, mengingat industri pasir kuarsa merupakan salah satu penopang ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Lingga dan Natuna.
Terkait penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa melalui Keputusan Gubernur Kepri Nomor 481 dan 565 Tahun 2025, Ady menyebut HPM Kepri saat ini tergolong lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada daya saing pasir kuarsa Kepri di pasar nasional dan internasional.
HIPKI berharap melalui dialog dan koordinasi berkelanjutan, pemerintah dan pelaku usaha dapat menemukan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan komunikasi yang konstruktif ini, kami optimistis industri pasir kuarsa Kepri bisa kembali bergairah dan memberi kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Ady. (P-Jeff K)
Pos Terkait
