Rakor evaluasi kinerja Pemkab Sitaro 2025, fokus perbaikan program

PRIORITAS, 23/4/2026 (SITARO): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja dan Capaian Program Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah, Eddy Salindeho, mewakili Bupati, Kamis (23/4/2026).

Bertempat di Media Centre Kantor Bupati, rakor dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekda Semuel Raule, staf ahli, pimpinan OPD, pejabat administrator, hingga para lurah.

Evaluasi: Rutinitas atau instrumen perubahan?

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Salindeho, ditegaskan bahwa rakor ini bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Sebaliknya, forum ini disebut sebagai ruang strategis untuk mengukur realisasi program, mengevaluasi capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun langkah korektif.

Tekanan pada hasil, bukan sekadar laporan

Pemkab Sitaro menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari laporan administratif semata, tetapi dari dampak langsung bagi masyarakat.

Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan objektif.

Tanpa pendekatan tersebut, evaluasi berpotensi hanya menjadi formalitas tahunan tanpa perubahan signifikan.

Masalah klasik: Perencanaan vs realisasi

Salah satu fokus utama dalam rakor ini adalah penguatan perencanaan berbasis data. Selama ini, tantangan yang kerap muncul di daerah adalah perencanaan tidak sinkron dengan pelaksanaan, program tidak tepat sasaran, serta lemahnya akuntabilitas kinerja.

Rakor ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Dorongan partisipasi aktif

Di akhir sambutan, seluruh peserta diminta tidak sekadar hadir secara administratif, tetapi aktif memberikan masukan. Tujuannya agar menghasilkan rekomendasi strategis yang benar-benar bisa diterapkan, bukan sekadar dokumen hasil rapat.

Menunggu hasil nyata

Rakor evaluasi seperti ini bukan hal baru. Namun tantangan terbesar tetap sama apakah hasilnya benar-benar diimplementasikan?

Masyarakat kini menunggu bukan sekadar laporan kinerja, tetapi perubahan nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. (P-Sem)