Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat memberi keterangan pers usai mengisi acara buka puasa bersama di Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Kamis (26/2/26). (Courtesy: Okezone.com)Pemotongan DBH hambat laju
Perjalanan menuju LPDP Jakarta tak mulus sejak awal. Pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun sempat menghantam rencana peluncuran program ini dan memaksa Pemprov DKI menyusun ulang strategi pembiayaannya.
Tekanan fiskal sebesar itu bukan angka kecil bagi anggaran daerah. Namun Pramono menegaskan Pemprov DKI kini telah menemukan skema alternatif untuk merealisasikan program tanpa mengorbankan pos anggaran prioritas lainnya.
Target awal yang dipatok Pramono cukup ambisius namun terukur. Ia menargetkan minimal 100 penerima beasiswa diberangkatkan pada tahun pertama program berjalan.
“Saya sudah sampaikan ke Bu Nana, kalau bisa tahun depan sekurang-kurangnya kita bisa memberangkatkan 100 orang LPDP,” ujarnya.
Angka 100 itu bukan sekadar kuota simbolis. Dalam konteks ekosistem pendidikan Jakarta yang menaungi jutaan warga, angka tersebut mencerminkan kapasitas fiskal awal sekaligus uji coba sistem distribusi beasiswa yang adil dan transparan.
Program ini dirancang inklusif dari jenjang sarjana hingga doktoral. Tenaga pendidik pun masuk dalam kategori penerima, sebuah kebijakan yang secara langsung menyentuh kualitas pengajaran di ruang-ruang kelas ibu kota.
Pramono menegaskan pendidikan bukan sekadar urusan administratif pemerintah daerah. Baginya, akses terhadap pendidikan tinggi adalah instrumen transformasi sosial yang mampu mengubah nasib kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari jalur mobilitas ekonomi. (P-Khalied M)
