Pertamina blokir 11 ribu QR code BBM subsidi di Sulawesi, ribuan kendaraan masuk daftar

PRIORITAS, 18/9/26 (Palu): Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memblokir 11.093 nomor polisi (nopol) kendaraan yang teridentifikasi menggunakan kode batang atau QR Code BBM subsidi tidak sesuai ketentuan hingga September 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pengawasan penyaluran BBM subsidi agar pembelian dapat berlangsung sesuai peruntukan bagi masyarakat yang memang berhak. Pertamina menyatakan pemantauan akan berlaku secara berkelanjutan, baik melalui sistem transaksi maupun pengecekan di lapangan.

Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Okky Aditya Wibowo mengatakan pemberlakuan pemblokiran setelah sistem menemukan pola penggunaan QR Code yang berulang atau tidak sesuai dengan kendaraan yang terdaftar.

Menurutnya, pengawasan tersebut sangat perlu untuk mencegah penyalahgunaan QR Code dalam transaksi BBM subsidi sekaligus menjaga distribusi energi bersubsidi tetap berjalan sesuai aturan.

Sulawesi Selatan dan Barat terbanyak

Berdasarkan data Pertamina hingga September 2026, pemblokiran tersebar di empat wilayah kerja Regional Sulawesi. Jumlah terbanyak tercatat di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat dengan 6.023 nomor polisi kendaraan.

Selanjutnya, Sulawesi Tenggara mencatat 2.355 nomor polisi yang terblokir, menyusul Sulawesi Tengah sebanyak 2.189 nomor polisi. Sementara wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo tercatat sebanyak 526 nomor polisi.

Dengan demikian, total kendaraan yang masuk daftar pemblokiran di seluruh wilayah kerja Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mencapai 11.093 nomor polisi.

Okky menjelaskan, pihaknya melakukan identifikasi berdasarkan riwayat transaksi BBM subsidi. Apabila pihaknya metemukan pola transaksi yang tidak wajar atau penggunaan QR Code tidak sesuai dengan kendaraan yang terdaftar, Pertamina dapat melakukan pemblokiran.

Perkuat pengawasan di SPBU

Pertamina juga memperkuat evaluasi terhadap transaksi BBM subsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam wilayah kerja Regional Sulawesi. Langkah tersebut Pertamina lakukan untuk mendeteksi lebih awal pola transaksi yang menyimpang.

Sebelumnya, hingga 4 September 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah memblokir 4.767 QR Code Subsidi Tepat. Penggunaan ribuan QR Code itu ada indikasi untuk pengisian berulang atau transaksi yang tidak wajar.

Data transaksi yang tercatat melalui pemindaian QR Code menjadi salah satu instrumen Pertamina dalam memantau riwayat pembelian BBM subsidi. Dari data tersebut, pola transaksi yang tidak sesuai akan teridentifikasi untuk kemudian Pertamina akan memverifikasi dan menindaklanjutinya.

Pertamina menyatakan pengawasan melibatkan berbagai berbagai pihak. Di antaranya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Koordinasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta evaluasi distribusi BBM subsidi di lapangan.

Gunakan QR code sesuai kendaraan

Pertamina mengimbau masyarakat tidak menggunakan QR Code yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Penggunaan QR code  harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar transaksi BBM subsidi dapat dipertanggungjawabkan.

Okky menegaskan setiap indikasi penyalahgunaan akan ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme pengawasan yang berlaku. Masyarakat juga diminta melakukan pembelian BBM subsidi sesuai kebutuhan.

Bagi masyarakat yang mengalami kendala terkait QR Code maupun layanan Pertamina, pengaduan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang melayani pelanggan selama 24 jam.

Dengan pengawasan berbasis data transaksi tersebut, Pertamina berharap penyaluran BBM subsidi di seluruh Sulawesi dapat semakin tertib dan tepat sasaran. (P-*/Ant/sm)