Perkuat literasi diplomasi, Kemensetneg ajak mahasiswa Universitas Terbuka dalami isu global
Kunjungan mahasiswa Universitas Terbuka di Kementerian Sekretariat Negara. (dok. Kemensetneg)PRIORITAS, 21/2/2026 (Jakarta): Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Biro Hubungan Masyarakat menerima kunjungan mahasiswa Universitas Terbuka dalam kegiatan diseminasi dan diskusi mengenai politik luar negeri Indonesia, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional, dan peran strategis Indonesia dalam forum Developing-8.
Kegiatan yang digelar di Aula Hoegeng dibuka oleh Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto, yang menyampaikan apresiasi atas partisipasi mahasiswa sekaligus menekankan pentingnya pemahaman generasi muda mengenai kebijakan strategis pemerintah, khususnya di bidang diplomasi dan politik luar negeri.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran Kemensetneg dalam mendukung tugas Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus memahami arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global,” ujar Eddy dalam keterengan tertulis sebagaimana dilansir laman Sekretariat Negara pekan ini.
Diskusi menghadirkan Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Komunikasi, dan Digital, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Dukungan Kabinet, Johar Arifin, serta Pranata Humas Ahli Madya Faisal Fahmi sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Johar Arifin menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas aktif sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Prinsip tersebut menegaskan independensi Indonesia dalam menentukan kebijakan luar negeri sekaligus komitmen untuk berkontribusi pada perdamaian dunia.
Johar juga menyoroti peran Indonesia dalam D-8, organisasi yang beranggotakan Indonesia, Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri sejak 1997 dan aktif mendorong kerja sama ekonomi Selatan–Selatan.
“D-8 menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama sektor ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara anggotanya,” jelas Johar.
KTT ke-11 D-8 yang berlangsung di Mesir pada Desember 2024 menghasilkan Deklarasi Kairo yang memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, ekonomi, pangan, pertanian berkelanjutan, pariwisata, riset, pendidikan, hingga penolakan sanksi ekonomi sepihak. Pada kesempatan itu, Azerbaijan juga bergabung sebagai anggota baru.
Indonesia ditetapkan sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027 dan akan menjadi tuan rumah KTT ke-12 di Jakarta pada 15–17 April 2026 dengan tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity.”
Indonesia akan mendorong integrasi ekonomi, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru, transisi hijau, konektivitas digital, hingga penguatan kelembagaan D-8.
Sementara itu, Faisal Fahmi menekankan pentingnya transformasi digital sebagai instrumen peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan nasional berlandaskan empat tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.
“Kementerian Sekretariat Negara memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden agar seluruh kebijakan nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Faisal.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat wawasan mahasiswa terhadap politik luar negeri, diplomasi, serta peran strategis Indonesia di kancah global, sekaligus meningkatkan pemahaman atas kontribusi Kemensetneg dalam mendukung kepentingan nasional. (P-*/bwl)
