Pemerintah Propinsi harus fokus dan serius agar kelapa bisa berjaya lagi di Sulawesi Utara
Pemerintah Sulawesi Utara dituntut fokus mengembangkan tanaman kelapa, karena kelapa sudah terbukti pernah membuat warga Sulut sejahtera.(brmppalma)PRIORITAS, 8/2/26 (Manado): Pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) dituntut harus fokus dan lebih serius dalam membantu pengembangan tanaman kelapa, agar kelapa bisa kembali berjaya di daerah nyiur melambai ini.
Kelapa adalah tambang emas hijau bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ini sudah terbukti pada masa sulit tempo dulu, warga Sulut justru berjaya dan bisa hidup lebih baik hanya dengan mangandalkan kelapa.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) “Pengembangan Industri Pengolahan Produk Turunan Kelapa dan Peluang Ekspor Berbasis KUR” yang digelar Manado Post, baru-baru ini di Manado, seperti dikutip Beritaprioritas.com.
“Kelapa ini sempat vital dulu. Tapi sekarang hilang vitalitasnya. Jadi harus kembalikan vitalitasnya atau kejayaan kelapa. Harus revitalisasi. Karena kalau kelapa ini punya harga, masyarakat Sulawesi Utara seharusnya sejahtera. Bukan tambang ya. Jangan fokus ke tambang. Tapi Sulut fokus ke pertanian. Terutama pertanian rakyat. Itu tambang emas hijau kita. Perkebunan kelapa adalah tambang emas Sulawesi Utara,” jelas ahli teknik pertanian Universitas Sam Ratulangi, Manado, Profesor Ir. Robert Molenaar, MS., Ph.D.
Menurut Profesor Molenaar, persoalan kelapa di Sulut bersifat kompleks dan telah berlangsung lama, namun hingga kini belum tertangani secara tuntas karena belum adanya pendekatan yang terintegrasi.
“Kelapa ini kompleks. Banyak aspek yang terlibat. Kalau tidak digiatkan dengan peningkatan sistem, akan sulit. Sampai sekarang belum selesai karena pendekatannya belum sistemik,” ujarnya.
Ia menegaskan perlu adanya lembaga penggerak utama (key organizer) yang berperan sebagai koordinator dalam menangani seluruh isu kelapa di Sulut, mulai dari hulu hingga hilir.
Peserta Forum Group Discussion membahas masalah kelapa di Sulawesi Utara.(manadopost)
Masalah perkelapaan
Ia mengungkapkan, masalah pertama yang dihadapi industri kelapa di Sulut adalah keterbatasan pasokan bahan baku. Bahkan, sejumlah industri pengolahan kelapa di daerah ini justru bergantung pada pasokan dari luar Sulut.
“Produktivitas kelapa Sulut sudah menurun dan terus menurun. Kelapa kita tidak mampu lagi menyuplai kebutuhan industri,” jelasnya.
Masalah kedua, adalah karakter kelapa sebagai kelapa rakyat, berbeda dengan sawit yang dikelola secara korporasi dan terorganisir.
Kondisi ini membuat pengelolaan kelapa cenderung sporadis dan kurang terjamin secara ekonomi bagi petani.
“Kalau petani butuh uang mendesak, kebun kelapa bisa dijual. Karena tidak ada jaminan bahwa kelapa bisa menghidupi keluarganya secara layak,” katanya.
Situasi tersebut, berpotensi mendorong alih fungsi lahan dan semakin mempercepat kemunduran sektor kelapa di Sulut.
Persoalan ketiga adalah minimnya diversifikasi produk turunan kelapa. Padahal, masih banyak komponen kelapa yang bisa diolah untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. “Selama ini kita masih terbatas. Padahal potensi produk turunan kelapa sangat besar,” ujar Prof. Robert.
Karena itu, ia menekankan perlunya strategi khusus yang berpihak pada kondisi kerakyatan, agar petani merasa aman, nyaman, dan yakin kelapa benar-benar bisa menjadi sumber kehidupan jangka panjang.
Kebun kelapa di Minahasa, Sulawesi Utara, banyak dimiliki petani secara individu.(brmppalma)
Komitmen pemerintah daerah
Ia mengapresiasi inisiatif BRI yang telah memberikan dukungan pembiayaan dengan bunga ringan bagi petani kelapa. Namun, menurutnya, upaya tersebut harus diperkuat dengan koordinasi dan komitmen pemerintah daerah. “Pendekatan spesifik ini harus dikoordinasi pemerintah daerah. Kalau Pemprov tidak komit, saya tidak yakin kelapa akan kembali jaya,” tegasnya.
Pada intinya ia mendesak agar Sulawesi Utara kembali menjadikan kelapa sebagai sektor unggulan.
“Kelapa ini pernah berjaya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sulut. Fokus ke pertanian untuk kesejahteraan rakyat. Kelapa adalah tambang emas hijau kita. Kalau kelapa jaya, masyarakat Sulut seharusnya sejahtera,” tekannya.
Hingga saat ini kelapa memang masih menjadi komoditas utama perkebunan di Sulut. Namun, meski kebutuhan industri tinggi dan pasar ekspor terbuka, produksi kelapa di daerah ini masih belum mampu memenuhi permintaan.
Hal ini menjadi fokus dalam FGD yang menghadirkan berbagai narasumber baik dari pemerintah, perbankan, industri, peneliti, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.
Kelapa tua
Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Selfie Paat, memaparkan luas kebun kelapa di Sulut menempati porsi terbesar sekitar 264 ribu hektare dari 403 ribu hektare perkebunan yang ada.
Dari luasan tersebut, produksi kelapa rakyat tercatat sekitar 267 ribu ton per tahun, sangat jauh dari kebutuhan industri pengolahan kelapa di Sulut yang mencapai 2,5 juta ton per tahun.
“Rendahnya produksi dipengaruhi alih fungsi lahan, dominasi tanaman kelapa tua, dan keterbatasan pemahaman petani terhadap teknik budidaya”, jelasnya.
Selain itu, masalah yang tak kalah penting adalah petani perlu penggunaan benih unggul kelapa yang baik.
“Benih yang digunakan harus tersertifikasi dan memenuhi standar. Kami sudah mengajukan tambahan benih ke kementerian untuk mendukung program peremajaan kelapa,” kata Selfie.
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai DJBC Sulbagtara, Adeltus Lolok, mengakui kelapa masih menjadi komoditas ekspor terbesar Sulut. “Sayangnya kebutuhan bahan baku industri belum terpenuhi. PT Cargill saja membutuhkan sekitar 260 ribu ton per tahun,” ujarnya.
Bea Cukai sudah mendukung penguatan industri kelapa melalui fasilitas kawasan berikat, berupa pembebasan pajak dan bea masuk bagi perusahaan berorientasi ekspor.
Penggunaan bibit unggul tersertifikasi akan menghasilkan buah kelapa yang baik, melimpah dan berkualitas.(brmppalma)
China impor kelapa Sulut
Counsellor Ekonomi KBRI Beijing, Sari Widita, menjelaskan impor dari Indonesia ke China terus meningkat. Sepanjang 2025, Provinsi Hainan mencatat impor 516 ribu ton kelapa dari Indonesia, sekitar 87 persen dari total impor kelapa.
“China mulai mengimpor kelapa segar Indonesia sejak November 2024, setelah mendapatkan izin dari General Administration of Customs China (GACC). Produk turunan seperti santan beku, VCO, dan arang pun berpeluang masuk pasar China, meski tetap bergantung pada regulasi pangan dan kepabeanan,” katanya melalui sambungan via zoom.
Untuk menjawab tantangan produksi, pemerintah mendorong dukungan pembiayaan.
Staf Kementerian Pertanian, Dedi Aminita, menyampaikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sub sektor perkebunan telah dimanfaatkan untuk berbagai komoditas, termasuk kelapa.
KUR diarahkan untuk meningkatkan usaha budi daya petani, dengan plafon mulai Rp25 juta hingga Rp500 juta dan suku bunga 3 persen.
Modal cukup besar
Sulut, sebagai sentra kelapa terbesar kedua nasional, memiliki peluang besar meski pengelolaan kelapa membutuhkan modal cukup besar.
Program pengembangan kelapa periode 2025–2027 fokus pada peremajaan dan perluasan lahan.
Khusus Sulawesi Utara, direncanakan pengembangan kelapa seluas 20 ribu hektare sebagai bagian dari upaya hilirisasi dan pemenuhan bahan baku industri.
Ketua Tim Kerja Layanan Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil Badan Penelitian Kelapa Sulut, Dr. Patrik Pasang, menyoroti pelaku lokal masih rendah memanfaatkan hasil penelitian.
Ia menjelaskan, banyak teknologi justru dimanfaatkan pihak luar daerah.
Dominasi tanaman kelapa tua menjadi masalah utama yang menurunkan produktivitas. Untuk peremajaan, dibutuhkan sekitar 37 juta bibit kelapa.(P-Jeffry W)
