PRIORITAS, 5/2/26 (Jakarta): Nike kini menghadapi penyelidikan pemerintah Amerika Serikat atas dugaan diskriminasi terhadap pekerja kulit putih. Komisi Kesempatan Kerja Setara AS (EEOC), otoritas penegak aturan anti-diskriminasi ketenagakerjaan, mengumumkan pada Rabu (5/2/26), telah meminta arsip perusahaan sejak 2018.
Hal ini mencakup pemakaian data ras serta etnis, termasuk penelusuran dampaknya terhadap gaji eksekutif, dikutip dari BBC, Kamis (5/2/26). Dokumen pengadilan memperlihatkan penyelidikan atas dugaan perusahaan terlibat “dalam pola atau praktik perlakuan yang berbeda terhadap karyawan, pelamar, dan peserta program pelatihan kulit putih.”
Nike sebut tetap “berkomitmen pada praktik ketenagakerjaan yang adil dan sah,” dan menilai penyelidikan ini sebagai “peningkatan yang mengejutkan dan tidak biasa.” Perusahaan juga menyampaikan telah menjalankan ketentuan hukum terkait larangan diskriminasi.
“Kami percaya program dan praktik kami konsisten dengan kewajiban tersebut dan kami menanggapi masalah ini dengan serius. Kami akan terus berupaya untuk bekerja sama dengan EEOC dan akan menanggapi petisi tersebut,” sebutnya.
Langkah hukum terhadap Nike menjadi salah satu gebrakan awal EEOC pada masa pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang vokal mengkritik program keberagaman dan menyebutnya setara dengan “diskriminasi terbalik.”
Pembongkaran keberagaman hingga inklusi
EEOC sampaikan penyelidikan bermula dari laporan tahun 2024 oleh America First Legal, organisasi partisan bentukan penasihat Trump, Stephen Miller. Kelompok tersebut menyatakan telah menempatkan “pembongkaran keberagaman, kesetaraan, dan inklusi” atau DEI sebagai prioritas utama.
Dalam permohonan panggilan pengadilan, EEOC menyebut Nike belum memberikan tanggapan lengkap terkait permintaan data mengenai praktik rekrutmen, pelatihan, promosi, serta target perekrutan bagi kelompok ras dan etnis minoritas.
Permintaan tersebut dimulai 13 bulan lalu dan termasuk panggilan pengadilan sebelumnya, menurut berkas pengadilan. “Nike gagal untuk mematuhi … telah menunda dan menghambat penyelidikan EEOC terhadap dugaan praktik ketenagakerjaan yang melanggar hukum,” demikian pernyataan dalam dokumen pengadilan.
Sebaliknya, Nike menyampaikan telah menyerahkan ribuan halaman dokumen kepada EEOC sebagai jawaban atas berbagai pertanyaan. Perusahaan menilai penyelidikan tersebut semestinya dihentikan lantaran materi pertanyaan berkaitan dengan kebijakan keberagaman yang sebelumnya justru mendapat dukungan dari lembaga federal itu. (P-Zamir)
