Negara kaya Prancis terancam ‘shutdown’ akibat anggaran 2026 tak disetujui parlemen
Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, saat tampil di parlemen. Ia terpaksa akan memakai Undang Undang Darurat agar operasional negara tidak terhenti.(@trendingblog)PRIORITAS, 23/12/25 (Paris): Prancis yang dikenal sebagai salahsatu negara kaya di Eropa, terancam ‘shutdown’ (penutupan operasional), karena anggaran tahun baru 2026 tidak disetujui parlemen.
Kasus Prancis ini sama dengan yang pernah terjadi di Amerika Serikat bulan lalu. Operasional pemerintahan AS sempat ditutup satu bulan lebih, gara-gara parlemen gagal mengesahkan anggaran negara.
Menurut laporan media setempat, RFI, seperti dikutip Beritaprioritas.com hari Selasa (23/12/25), Perdana Menteri (PM) Prancis, Sebastien Lecornu, terpaksa berusaha untuk memakai undang-undang darurat, agar bisa terhindar dari kelumpuhan total pemerintahan.
Juru bicara pemerintah, Maud Bregeon, menyatakan pemerintah akan mendesak badan legislatif untuk segera menyetujui undang-undang darurat (emergency legislation), agar roda pemerintahan tetap bisa berjalan hingga Januari mendatang.
Langkah ini diambil guna meredakan tekanan yang semakin besar dari para investor dan lembaga pemeringkat kredit internasional.
Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, sebenarnya sudah mengumpulkan para pemimpin politik utama negara itu, untuk mencoba menemukan “jalan ke depan”, tetapi para senator dan anggota parlemen sekali lagi gagal mencapai kesepakatan tentang anggaran negara yang baru.
Negara defisit tinggi
Kegagalan komite gabungan dari kedua kamar parlemen untuk merumuskan rancangan anggaran 2026 pada Jumat lalu, memaksa Sebastien Lecornu menempuh jalur pintas, memakai undang undang darurat.
Undang-undang khusus ini – seperti yang disahkan setahun lalu pada Desember 2024 – akan memungkinkan negara untuk terus memungut pajak setelah 1 Januari, yang secara efektif memungkinkan negara untuk terus membayar pensiunan dan gaji pegawai negeri sipil.
Namun hal itu tidak akan mampu mengendalikan defisit dan utang publik Prancis yang membengkak.
Tahun lalu, Prancis juga terpaksa menggunakan mekanisme serupa hingga anggaran 2025 disahkan pada bulan Februari.
Langkah darurat tersebut tidaklah gratis kebijakan tersebut menelan biaya tambahan hingga 12 miliar euro (sekitar Rp 234 triliun).
Gubernur bank sentral Francois Villeroy de Galhau, memperingatkan langkah itu hanyalah solusi jangka pendek dan akan menyebabkan negara tersebut mengalami defisit yang jauh lebih tinggi.
Pada kuartal ketiga, utang publik Prancis mencapai rekor tertinggi baru di angka 117 persen dari PDB. Itu adalah rekor tertinggi di luar masa perang atau pandemi.
Bahkan rasio utang terhadap PDB tertinggi ketiga di Uni Eropa setelah Yunani dan Italia, serta hampir dua kali lipat batas maksimum 60 persen yang ditetapkan blok tersebut.
Investor dan lembaga pemeringkat terus memantau ketat kondisi keuangan Prancis.
Prancis mencatatkan defisit anggaran tertinggi di zona euro, yang membuat pasar sangat sensitif terhadap risiko ketidakpastian politik dan ancaman shutdown.
Tidak ada mayoritas
Parlemen Prancis sangat terpecah belah, di mana tidak ada satu partai pun yang memiliki mayoritas, sehingga membuat tugas PM Prancis menjadi sulit.
Perdana Menteri meraih kemenangan Selasa lalu ketika para anggota parlemen dengan suara tipis menyetujui anggaran jaminan sosial.
Namun, para anggota parlemen belum mampu mengesahkan anggaran negara, karena diperumit tarik-menarik antara Senat dan Majelis Rendah.
Senat yang berhaluan kanan ingin memangkas biaya, sebaliknya majelis rendah yang terpecah di mana kubu kiri menuntut lebih banyak pendapatan dari pajak.
Jumat lalu, sebuah komite gabungan yang terdiri dari senator dan anggota parlemen, gagal mencapai kompromi, Ini berarti Prancis tidak akan memiliki anggaran tahun 2026 pada akhir tahun ini.
Undang-undang khusus itu untuk sementara waktu mengalihkan anggaran tahun ini ke bulan Januari sementara perdebatan terus berlanjut di kedua majelis.
Pertempuran anggaran di Prancis sebelumnya tercatat telah menggulingkan tiga Perdana Menteri sejak Macron kehilangan kursi mayoritasnya pada pemilu 2024.
Lecornu yang ditunjuk Presiden Macron sebagai PM pada bulan September lalu, juga nyaris tumbang sebulan lalu.
PM Lecornu berupaya menghindari penggunaan kekuasaan konstitusional khusus untuk memaksakan anggaran, karena hal tersebut berisiko memicu mosi tidak percaya dari kelompok sayap kanan maupun sayap kiri jauh.
Meski demikian, politisi konservatif Philippe Juvin berharap anggaran penuh tetap bisa disahkan pada awal Januari 2026 mendatang.(P-Jeffry W)
