Suko Wahyudi. Pegiat Literasi, tinggal di Yogyakarta.
PRIORITAS, 10/4/2026 (Jakarta): Penyusutan kelas menengah di Indonesia menjadi sorotan dalam dinamika ekonomi nasional. Pergeseran struktur sosial ekonomi ini dinilai memiliki implikasi luas, tidak hanya terhadap daya beli masyarakat, tetapi juga terhadap ketahanan fiskal negara.
Kelas menengah selama ini berperan sebagai penopang utama konsumsi rumah tangga. Dalam struktur ekonomi nasional, konsumsi domestik menjadi kontributor signifikan terhadap pertumbuhan. Dari aktivitas tersebut, negara memperoleh penerimaan, terutama melalui pajak konsumsi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika daya beli kelompok ini melemah, dampaknya turut dirasakan pada perlambatan ekonomi dan potensi penurunan penerimaan negara.
Perubahan yang terjadi tidak selalu mengarah pada peningkatan angka kemiskinan, melainkan pergeseran ke kelompok rentan atau aspiring middle class. Kelompok ini berada pada posisi yang tidak stabil, rentan terhadap tekanan seperti kenaikan harga pangan dan energi, yang dapat dengan cepat menurunkan tingkat kesejahteraan mereka.
Sejumlah data menunjukkan adanya indikasi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 5,11 persen, namun distribusi pendapatan masih menunjukkan ketimpangan. Kelompok 20 persen teratas menguasai porsi besar pengeluaran nasional, sementara kelompok menengah dan bawah mengalami perubahan peran dalam struktur konsumsi.
Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan terhadap kelas menengah. Pergeseran konsumsi tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga dapat menjadi indikasi melemahnya daya tahan ekonomi kelompok tersebut.
Dari sisi ekonomi, penyusutan kelas menengah berpotensi menekan permintaan domestik. Dari sisi fiskal, penurunan konsumsi berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Sementara itu, dari sisi sosial, peningkatan kerentanan berisiko memperlebar ketimpangan dan memengaruhi stabilitas.
Kebijakan perpajakan yang selama ini berfokus pada peningkatan penerimaan melalui perbaikan administrasi dan penyesuaian tarif dinilai belum cukup. Penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tanpa basis ekonomi yang kuat, ruang peningkatan penerimaan menjadi terbatas.
Dalam konteks tersebut, penguatan kelas menengah dipandang sebagai bagian penting dari strategi fiskal. Upaya menjaga stabilitas harga, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat perlindungan sosial menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan kelompok ini.
Di sisi lain, diversifikasi sumber penerimaan negara menjadi perhatian. Ketergantungan pada pajak konsumsi dinilai membuat sistem fiskal rentan terhadap fluktuasi daya beli. Optimalisasi sumber penerimaan lain, termasuk dari kelompok berpenghasilan tinggi, menjadi salah satu opsi untuk menciptakan keseimbangan.
Selain faktor ekonomi, aspek kepercayaan publik juga berperan dalam mendorong kepatuhan pajak. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan tersebut.
Penyusutan kelas menengah mencerminkan tantangan dalam arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi pemerataan berpotensi melemahkan fondasi sosial dan ekonomi secara bersamaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Penguatan kelas menengah dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga konsumsi, memperkuat penerimaan negara, serta menciptakan struktur sosial yang lebih stabil. Dalam situasi global yang semakin kompleks, ketahanan ekonomi domestik menjadi kunci, dengan kelas menengah sebagai salah satu pilar utamanya.
Ke depan, kemampuan menjaga dan memperkuat kelas menengah akan menjadi faktor penting dalam menentukan stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. (P-Suko W).
Pos Terkait
