PRIORITAS, 20/10/26 (Jakarta): Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, melaporkan realisasi investasi Indonesia periode Januari hingga September 2026 sukses menembus Rp1.539,2 triliun.
Capaian masif ini berhasil menyerap total 2,19 juta tenaga kerja baru di tanah air.
Laporan kinerja kuartalan tersebut disampaikan langsung oleh Rosan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Rapor merah-putih investasi nasional per September 2026
Realisasi ini menandai performa ekonomi domestik yang kokoh, di mana target tahunan dari pemerintah sudah hampir terpenuhi.
Persentase Target: Mencapai 75,4 persen dari total target tahunan pemerintah.
Kinerja Triwulan III (Q3): Menyumbang angka sebesar Rp528,7 triliun.
PMA vs PMDN: Penanaman Modal Asing memimpin tipis dengan Rp777,8 triliun (50,5 persen), dibanding Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp761,4 triliun (49,5 persen).
Pemerataan wilayah dan 3 negara investor teratas
Dilaporkan, pemerataan pembangunan menunjukkan tren positif karena investasi di luar Pulau Jawa mendominasi portofolio nasional.
Secara rinci diuraikan, wilayah investasi luar Pulau Jawa, nilai investasi sebesar Rp779,4 triliun (50,6 persen, sedangkan Pulau Jawa Rp759,8 triliun (49,4 persen).
Singapura kokoh menjadi negara asal investor asing (PMA) terbesar bagi pasar Indonesia dengan nilai investasi USD14 miliar (29,6 persen), disusul Hong Kong USD12,8 miliar (27,2 persen), dan Tiongkok USD5 miliar (10,5 persen).
Hilirisasi mineral jadi motor utama
Disampaikan, sektor hilirisasi mencatatkan aliran modal kuat sebesar Rp480 triliun sepanjang Januari-September 2026. Menariknya, sebesar 78 persen dari total proyek hilirisasi ini berlokasi di luar Pulau Jawa.
"Sektor mineral tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp335,1 triliun, mencakup komoditas nikel, bauksit, besi baja, tembaga, hingga pasir silika," pungkas Rosan.
Sektor penopang hilirisasi lainnya meliputi perkebunan dan kehutanan (Rp83,6 triliun), minyak & gas bumi (Rp54 triliun), serta perikanan dan kelautan (Rp7,3 triliun). (P-BPMI Setpres/ht)
