PRIORITAS, 19/10/26 (Denpasar): Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi RI, Bahlil Lahadalia, menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia yang dinilai belum sebanding dengan pengaruh besarnya terhadap pasokan global.
Pemerintah mulai menerapkan pendekatan pengelolaan produksi baru. Kebijakan ini mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan demi memperkuat kendali Indonesia atas komoditas emas hitam tersebut.
"Total kebutuhan batu bara dunia itu sekitar 8,9 miliar ton, sedangkan yang diperdagangkan atau menjadi trading sebesar 1,3 miliar ton. Berdasarkan data 2025, Indonesia menyuplai kurang lebih sekitar 540 juta ton atau setara dengan 43 persen," kata Bahlil dalam forum Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, Senin (19/10).
Sentimen pasar dan kendali harga batu bara
Meski menyandang status sebagai pemasok utama, Bahlil menyayangkan penentuan harga batu bara selama ini masih banyak didikte oleh pedagang komoditas atau trader di luar negeri.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dari sumber daya alamnya sendiri.
“Masalahnya adalah harganya ditentukan bukan oleh Indonesia. Harganya ditentukan oleh para trader yang bermain di luar negeri,” ujar Bahlil tegas, dilansir dari Antara.
Strategi baru berdasarkan pasokan dan permintaan
Mulai tahun 2026, kata Bahlil, pemerintah resmi mengubah pendekatan kebijakan pengelolaan. Intervensi dilakukan melalui pengaturan rencana kerja dan volume produksi batu bara nasional agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar global.
Disebutkan, saat ini harga batu bara telah mencapai kisaran 154 dolar AS per metrik ton. Menurut paparan Bahlil, angka ini merupakan level tertinggi sejak tahun 2023.
Namun, ia menegaskan bahwa pengelolaan komoditas tidak semata-mata menyangkut harga, melainkan kemampuan negara dalam mengoptimalkan kekayaan alamnya.
Langkah strategis ini dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang mewajibkan pengelolaan sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hilirisasi dan tata kelola komoditas nasional
Selain batu bara, Menko Bahlil juga menyoroti komoditas penting lainnya seperti timah. Menurutnya, tata kelola perdagangan dan pengawasan rantai pasok timah masih memerlukan penguatan mendasar.
Penguatan pengelolaan batu bara ini berkaitan erat dengan agenda hilirisasi nasional. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi wajib melalui pengembangan industri nilai tambah di dalam negeri.
Sebagai penutup, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia harus memperkuat posisi tawar dalam perdagangan komoditas global melalui kebijakan produksi yang terukur serta tata kelola yang berpihak penuh pada kepentingan nasional. (P-Ant/ht)
