Joune Ganda pimpin Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Sulut
Suasana pelantikan DPW MIPI Sulut. Dalam gambar, Dr. Joune Ganda bersama dengan jajaran pengurus, menerima panji MIPI dari ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MIPI, Dr. Anwar Hafid, Sabtu (13/6/26), di Hotel Luwansa, Manado, Sulut. (Ist.)
PRIORITAS, 15/6/26 (Manado-Sulut): Kualitas tata kelola pemerintahan tak hanya ditentukan oleh kebijakan dan kepemimpinan. Tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Semangat itulah yang mengemuka saat Bupati Minahasa Utara (Minut), Dr. Joune Ganda, dilantik sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), periode 2026–2031.
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MIPI, Dr. Anwar Hafid, Sabtu (13/6/26), di Hotel Luwansa, Manado, Sulut.
Menariknya, Sulut menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pelantikan pengurus DPW MIPI, sejak Dr. Anwar Hafid dipercaya memimpin DPP MIPI secara nasional. Hal ini menunjukkan posisi strategis Sulut dalam pengembangan pemikiran dan inovasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Momentum tersebut tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi juga menandai upaya memperkuat ekosistem keilmuan pemerintahan di Sulut. Kehadiran MIPI diharapkan mampu menjembatani kebutuhan antara dunia akademik dan praktik pemerintahan dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis data.
Gerbang utama pariwisata kawasan timur
Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengatakan, MIPI hadir merupakan wadah pengembangan ilmu pemerintahan yang berorientasi pada lahirnya praktik-praktik good governance, melalui pendekatan akademik dan penelitian.
“MIPI fokus pada kajian pemerintahan dan berbagai praktik terbaik pemerintahan, hasil penelitian, serta pengalaman para praktisi akan dihimpun menjadi referensi ilmiah yang dapat dibaca dan dipelajari oleh siapa saja, tujuannya agar masyarakat dan pemerintah memiliki panduan tentang praktik pemerintahan yang baik dan benar,” ujar Gubernur Sulawesi Tengah ini.
Dikatakan, peran MIPI berbeda dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya, bahwa MIPI tidak terfokus pada kegiatan sosial maupun program-program populis, melainkan menjadi wadah kolaborasi para akademisi, peneliti, birokrat, dan praktisi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan pengetahuan, pengalaman, serta kebutuhan ril masyarakat.
Sementara, kepercayaan yang diberikan kepada Joune Ganda untuk memimpin DPW MIPI Sulut didasarkan pada rekam jejak dan perhatian besarnya terhadap pembangunan pemerintahan daerah.
“Pak Joune Ganda sangat peduli terhadap isu pemerintahan, beliau aktif, memiliki cara pandang yang luas, dan selalu memikirkan bagaimana daerah bisa maju, karena itu saya yakin MIPI Sulut akan berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pemerintahan,” kata Hafid.
Dia menilai, Sulut saat ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu gerbang utama pariwisata di kawasan timur Indonesia. Potensi tersebut, menurutnya, harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, dan mampu menjawab dinamika pembangunan modern.
“Kalau pintu gerbang ini semakin kuat, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh Sulut, tetapi juga daerah-daerah di Sulawesi yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan Sulut telah memulainya dengan fundamen yang sangat baik,” jelasnya.
Dr. Joune Ganda, saat memberikan sambutan pertamanya sebagai ketua DPW MIPI Sulut, periode 2026-2031. (Ist)
MIPI Sulut sebagai laboratorium gagasan
Sementara itu, Joune Ganda menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi yang menghimpun berbagai elemen strategis dalam pengembangan ilmu pemerintahan tersebut.
Menurutnya, MIPI memiliki posisi penting dalam mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru yang dapat membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kombinasi empat unsur tersebut akan menjadi kekuatan besar dalam menghasilkan gagasan, penelitian, dan rekomendasi yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pemerintahan dan terwujudnya good governance,” tutur Joune Ganda.
Ditegaskan, kepengurusan DPW MIPI Sulut periode 2026–2031, akan berfokus pada pengembangan kajian ilmiah yang relevan dengan kebutuhan daerah. Hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat menjadi referensi dalam mendukung penguatan sektor pariwisata, peningkatan investasi, perbaikan pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia.
“Kami akan berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pemerintahan di Sulut melalui kajian-kajian ilmiah yang aplikatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.
Pelantikan DPW MIPI Sulut menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya pemerintahan berbasis pengetahuan (knowledge-based governance). Kehadiran organisasi ini diharapkan mampu memperkaya proses perumusan kebijakan melalui riset, analisis, dan rekomendasi yang objektif.
Dengan kepemimpinan Joune Ganda yang selama ini dikenal aktif mendorong inovasi daerah, pengembangan pariwisata, serta penguatan tata kelola pemerintahan, DPW MIPI Sulut diharapkan berkembang menjadi pusat pemikiran (think tank) yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.
Ke depan, MIPI Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai forum diskusi akademik, tetapi juga sebagai laboratorium gagasan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset untuk menjawab tantang pemerintahan modern, transformasi digital, serta meningkatnya persaingan antar daerah di tingkat nasional maupun global.
Seluruh jajaran pengurus DPW MIPI Sulut, periode 2026-2031, berswafoto dengan Ketua Umum DPP MIPI, Dr. Anwar Hafid (Ist)
Komposisi pengurus DPW MIPI Sulut
Dewan Pembina, ketua Yulius Selvanus, Gubernur Sulut, dan anggota Victor Mailangkay (Wakil Gubernur Sulut).
Dewan Penasihat, ketua Olly Dondokambey. Anggota Novly Wowiling, Wempie Frederik, Rudy Umboh, dan Arnold Poli.
Dewan Pakar, ketua Ferry Liando, anggota Welly Waworundeng, Michael Mamentu, dan Goinpeace Tumbel.
Dewan pengurus, ketua Joune Ganda, wakil ketua 1 Karina Anshela, wakil ketua 2 Magdalena Wullur, wakil ketua 3 Kristi Arina, dan wakil ketua 4 Audy Pangemanan.
Sekretaris Evelyn Luntungan, wakil sekretaris Zefanya Jocom. Bendahara Carla Sigarlaki dan wakil bendahara Marcel Tuwaidan.
Departemen-Departemen: Departeman Hubungan Antarlembaga, Ketua Hanny Tambani, Sekretaris Vandy Posumah, Anggota Stela J. Mangkey, Christophel Hadi. Departemen Seminar, Workshop, dan Pelatihan, Ketua Jeffry Wowiling, Sekretaris Mariatje Sambouw, dan Anggota Yuritds Maramis.
Departemen Pengembangan Keilmuan, Pengkajian dan Penelitian, Ketua Jenny Paomey, Sekretaris Nicky Kondoh, dan Anggota Patricya Dumanauw.
Departemen Penerbitan Jurnal dan Publikasi, Ketua Stephen Tuwaidan, Sekretaris Bobby Hamenda, dan Anggota Didi Wolajan.
Departemen Digitalisasi, Inovasi dan Data, Ketua Sefferson Sumampow, Sekretaris Asriyadi Lalompoh, dan Anggota Rio Karamoy.
Departemen Organisasi dan Keanggotaan, Ketua Fabian Kaloh, Sekretaris Jackson Ruaw, Anggota Altin Sualang, Ronny Suwarno. Departemen Ssertifikasi dan Hak Cipta, Ketua Renny Taniowas, Sekretaris Hesty Basir, Anggota Heidyningsih Pangemanan. (P/dl)
Pos Terkait
