Seorang pekerja ladang minyak Irak sedang menyetel katup (valve) pada instalasi pipa. Irak kini mulai kehabisan uang, karena produksi minyaknya tak bisa diekspor akibat pemblokiran Selat Hormuz.(iraqi news)PRIORITAS, 13/8/26 (Baghdad): Irak mulai kehabisan uang, gara-gara perang Iran dan Amerika Serikat.
Irak ternyata mengandalkan minyak sebagai sumber utama pendapatan negara.
Hampir seluruh anggaran nasional Irak, sekitar 85% hingga 90%, berasal dari ekspor minyaknya.
Jalur kapal tanker, Selat Hormuz yang diblokir Iran akibat berperang dengan AS, telah menyebabkan Iran tidak dapat mengekspor cukup minyak untuk membiayai sektor publik negara yang sangat besar.
Jika perang Iran dan Amerika Serikat berlanjut, Irak akan kehilangan miliaran dolar pendapatan minyak dan anggaran nasionalnya.
Anggaran negara Irak selalu disusun berdasarkan perkiraan harga minyak dan pendapatan ekspor, akan kacau balau.
Meskipun berjarak ribuan kilometer dari Irak, namun blokade Selat Hormuz telah membuat kehidupan semakin sulit bagi banyak warga Irak biasa.
Selama kurang lebih tiga bulan terakhir, gaji Mahmoud Waleed semakin terlambat dibayarkan.
Guru berusia 38 tahun ini dibayar Kementerian Pendidikan Irak, tetapi karena Irak tidak dapat mengekspor cukup minyak melalui Selat Hormuz, pemerintah kehabisan uang.
Akibatnya, ribuan warga Irak seperti Waleed tidak dibayar tepat waktu.
“Penundaan ini sangat memengaruhi kami,” kata Waleed, warga Mosul.
Menurut dia, seperti kebanyakan orang, mereka memiliki kewajiban finansial serta biaya hidup dasar.
Mereka semakin yakin terpaksa harus mengurangi pengeluaran dan menyisihkan sebagian uang untuk keadaan darurat — sampai keadaan kembali normal.
“Hal itu membuat kami sangat cemas dan takut”, katanya.
“Masa depan tampak lebih tidak pasti,” tambah Ahmed, seorang dokter dari kota yang sama yang tidak ingin memberikan nama lengkapnya karena alasan pribadi.
Ia mengungkapkan, bulan ini, gaji mereka tertunda lebih dari 10 hari.
Menteri Kesehatan menjelaskan negara tidak memiliki arus kas yang cukup dan itulah sebabnya terjadi keterlambatan.
“Tapi kami tidak tahu berapa lama penundaan berikutnya akan terjadi”, tambahnya seperti dirilis Deutsche Welle.
Pada awal Agustus, terjadi sejumlah unjukrasa kecil terkait keterlambatan gaji.
Staf dari universitas-universitas di seluruh negeri melakukan protes, begitu pula karyawan di Kementerian Kelistrikan.
Produsen minyak terbesar
Sebelum perang, Irak adalah produsen minyak terbesar keempat di dunia, berada di belakang negara-negara raksasa seperti Arab Saudi dan AS.
Hampir seluruh anggaran nasional Irak, berasal dari ekspor minyaknya.
Pada saat yang sama, Irak memiliki sektor publik yang besar dan terus berkembang, dengan sekitar dua pertiga dari sekitar 30 juta penduduk Irak usia kerja bergantung pada negara untuk mata pencaharian mereka.
Itulah mengapa sebagian besar anggaran negara sekarang dialokasikan untuk gaji, pensiun, dan kesejahteraan sosial
Setiap bulan pemerintah Irak membutuhkan antara $6,5 miliar (Rp.116,17 triliun) dan $8,2 miliar (Rp.146,5 triliun) untuk pembayaran tersebut.
Namun belakangan ini, uang itu menjadi jauh lebih sulit didapatkan.
Sejak Israel dan AS membom Iran pada akhir Februari, Iran telah memblokir Selat Hormuz.
Hampir seluruh minyak Irak—antara 80% hingga 90%—dikirim melalui selat itu.
Tidak seperti negara-negara lain di kawasan itu, Irak tidak memiliki jalur alternatif yang signifikan.
Akibat blokade tersebut, ekspor minyak Irak menurun sekitar 83% pada bulan Maret 2026, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Pada bulan Mei 2026, ekspor minyak mentah Irak melalui jalur laut turun 97%.
Ini berarti pendapatan nasional Irak juga telah berkurang drastis.
Sumber pemerintah mengatakan kepada berbagai media lokal pendapatan bulanan Irak pada bulan Mei dan Juni berada di kisaran antara 2 miliar hingga 2,3 miliar dolar AS, jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan sekitar 8,2 miliar dolar.
Penduduk panik
Berita kekurangan uang itulah yang baru-baru ini memicu desas-desus panik di kalangan penduduk Irak.
Bahkan pegawai negeri adalah yang paling gelisah karena ada isu gaji mereka hanya akan dibayarkan setiap 45 hari, bukan setiap bulan 30 hari.
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Irak mengeluarkan beberapa pernyataan, pertama-tama membantah rumor 45 hari tersebut dan kemudian mengatakan masih memiliki cadangan sebesar 83 miliar dolar AS, ditambah kepemilikan emas dan pendapatan non-minyak.
Ini berarti gaji dapat dibayarkan untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, kata pemerintah pada hari Selasa.
Namun, itu mungkin tidak cukup. Sebuah laporan dari firma penasihat Inggris, Oxford Economics, minggu ini mencatat lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz kemungkinan besar tidak akan kembali normal dalam waktu dekat.
“Setidaknya hingga tahun 2028, tingkat lalu lintas diperkirakan akan berfluktuasi seiring dengan pasang surutnya ketegangan, namun secara rata-rata tetap jauh di bawah norma sebelum konflik,” kata direktur riset makro global, Ben May,, dalam sebuah pernyataan.
Ini adalah krisis serius, krisis yang “melampaui sektor minyak,” demikian argumen ekonom Irak, Ali Al-Rawi, dalam sebuah laporan bulan Agustus untuk lembaga kajian Al Bayan Center yang berbasis di Baghdad.
“Seluruh perekonomian Irak kini menjadi sandera… pendapatan minyak”, jelasnya.
Bahaya kombinasi masalah
Meski begitu tak satu pun dari pegawai negeri yang diwawancarai berencana untuk ikut berdemonstrasi jika gaji mereka kembali tertunda.
Saat ini, situasi itu sepertinya tidak akan menggoyahkan stabilitas Irak, kata Hayder al-Shakeri, seorang peneliti di lembaga think tank Inggris Chatham House kepada Deutsche Welle.
“Jika penundaan gaji terus berlanjut, saya memperkirakan akan ada lebih banyak protes, tetapi pada awalnya kemungkinan besar protes tersebut akan tetap bersifat sektoral dan tidak berkembang menjadi gerakan nasional lain seperti Tishreen,” kata al-Shakeri, merujuk pada protes anti-pemerintah besar-besaran yang dipimpin kaum muda antara tahun 2019 dan 2021.
“Pemerintah telah belajar dari tahun 2019 dan sekarang memiliki berbagai mekanisme politik, administratif, dan keamanan untuk menahan protes sebelum meluas”, tambahnya.
Namun, keadaan bisa menjadi lebih berbahaya di kemudian hari jika muncul kombinasi berbagai masalah, beberapa di antaranya telah memicu protes yang lebih besar di masa lalu.
“Jika keterlambatan pembayaran gaji digabungkan dengan kekurangan listrik, inflasi, dan memburuknya layanan publik dalam jangka waktu yang lama, protes-protes terpisah ini dapat mulai saling terkait,” prediksi al-Shakeri.
Pada titik itu, stabilitas Irak baru-baru ini akan menghadapi ujian yang jauh lebih serius.
Lewat Turki dan Suriah
Irak telah berupaya mengatasi masalah blokade Selat Hormuz.
Sebagian kecil minyak Irak kini diekspor melalui pipa Turki.
Minyak juga diangkut keluar dari Irak menggunakan truk, kemudian dimuat ke kapal di pelabuhan Suriah.
Pekan lalu, pemerintah Irak mengumumkan akan menghidupkan kembali pipa minyak Irak-Lebanon yang telah lama ditutup.
Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi juga mengunjungi Iran pada akhir Juli, untuk meminta izin khusus kepada pejabat Iran agar minyak Irak dapat melewati Selat Hormuz. Kedua negara memiliki hubungan yang baik.
Para ahli mengatakan, yang jauh lebih penting adalah pemerintah Irak yang baru akhirnya menerapkan reformasi yang realistis, langkah-langkah yang mengurangi korupsi dan mendorong sektor swasta, menjauhkan negara dari ketergantungan minyak dan menawarkan pekerjaan kepada penduduk setempat di luar layanan sipil.
Namun, reformasi juga membutuhkan pendanaan — dan statistik terbaru menunjukkan hal ini tidak terjadi, tulis para peneliti di lembaga konsultan ekonomi Iraqi Horizons bulan ini.
Pada bulan Mei, total pengeluaran pemerintah turun sekitar seperempat dibandingkan tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, uang untuk gaji, pensiun, dan jaminan sosial mencapai 99% dari seluruh pengeluaran operasional.
Artinya, hanya sedikit uang yang tersisa untuk hal lain, demikian yang ditunjukkan para konsultan.
“Krisis fiskal telah mendorong pemerintah Irak menuju reformasi sebelumnya,” kata al-Shakeri dari Chatham House.
Ketika pendapatan minyak turun, pemerintah menjadi lebih bersedia untuk membahas pemberantasan korupsi, peningkatan pendapatan non-minyak, dan dukungan terhadap sektor swasta. Tetapi begitu uang minyak mulai mengalir kembali, insentif politik untuk reformasi melemah.
Krisis saat ini dapat menciptakan peluang untuk reformasi di Irak, demikian kesimpulan al-Shakeri.(P-*/jw)
Pos Terkait
