Hingga Oktober 2025, Program Prioritas Prabowo sudah serap anggaran Rp611,7 T

PRIORITAS, 25/11/25 (Jakarta): Dalam rentang 10 bulan (hingga Oktober 2025), program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memakan anggaran dari APBN senilai Rp611,7 triliun.

Data resmi daru Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi hingga Oktober 2025 itu setara dengan 65,8 persen dari pagu yang telah disiapkan dalam APBN 2025 senilai Rp929 triliun.

“Beberapa program prioritas pemerintah yang pagunya Rp929 triliun, telah dijalankan sebesar Rp611,7 triliun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, Kamis (20/11/25) lalu.

Dikatakan, total realisasi anggaran itu terbagi menjadi empat program. Yakni penguatan dan proteksi daya beli, pelayanan publik, stabilisasi harga dan produksi, hingga penyediaan sarana dan prasarana publik serta produktivitas.

Berikut detilnya

Selanjutnya, inilah detil program prioritas nasional tersebut, seperti dilansir CNBCIndonesia:

1. Penguatan & Proteksi Daya Beli

– Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah cair Rp27,5 T dari pagu Rp28,7 T atau setara 96 persen.

– PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya bagi 14,9Jt Siswa realisasinya Rp23,8 T dari pagu Rp27,7 T atau setara 86 persen.

– Kartu Sembako/BPNT (termasuk BLTS) untuk 18,3 juta KPM telah cair Rp54,1 T dari pagu Rp58,4 T atau setara 93 persen.

– Bantuan luran PBI JKN kepada 96,8 juta Peserta senilai Rp40,6 T dari pagu Rp46,5 T atau setara 88 persen.

– TPG/TPD Non PNS bagi 1,2 Guru/Dosen Rp16,5 T dari pagu Rp21,2 T atau setara 78 persen.

– Program Perumahan untuk 212,6 ribu Rumah Rp24,8 T dari pagu Rp52,1 T atau setara 48 persen.

2. Pelayanan Publik

– Makan Bergizi Gratis bagi 39,7 jt Penerima Rp32,7 T dari pagu Rp71 T atau setara 46 persen.

– Cek Kesehatan Gratis & TB,bagi 57,2 Juta Peserta, serta revitalisasi 32 RS Rp5,6 T dari pagu Rp9,3 T atau setara 60 persen.

– Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda untuk 165 Sekolah sudah cair Rp1,4 T dari pagu Rp10,2 T atau setara 13 persen.

3. Stabilisasi Harga & Produksi

– Subsidi Non Energi, a.l. Subsidi KUR dan Pupuk bagi 9,5Jt Petani Rp59,5 T dari pagu Rp104,5 T atau setara 57 persen.

– Subsidi/Kompensasi Energi Rp255,5 T dari pagu Rp394,3 T atau setara 65 persen.

– Lumbung Pangan Rp11,8 T dari pagu Rp20,6 T pagu atau setara 57 persen.

– Beras/Gabah 2,1 Jt ton Bulog dan cadangan pangan Rp22,1 T dari pagu Rp22,1 T atau sudah 100 persen.

4. Sarpras Publik & Produktivitas

– Renovasi/Revitalisasi Sekolah untuk 12,5 ribu Sekolah Rp13,5 T dari pagu Rp20 T atau setara 67 persen.

– Bendungan, Irigasi, & Operasi-pemeliharaan Sarpras SDA Rp11,9 T dari pagu Rp23,0 T atau setara 52 persen.

– Preservasi Jalan dan Jembatan Rp8,8 T dari pagu Rp17,3T atau setara 51 persen.

– Kampung nelayan, pergaraman nasional & budidaya ikan nila salin (BINS) Rp1,6 T dari pagu Rp2,6 T atau setara 62 persen. (P-*r/jr)