Gubernur Yulius, LKPJ 2025: Fokus pada kesejahteraan masyarakat dan konektivitas

PRIORITAS, 25/3/26, (Manado, Sulut): Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025, Rabu (25/3/26), dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di gedung DPRD provinsi Sulut, Kairagi, Manado.

Dalam laporannya, Gubernur Yulius menekankan bahwa tahun 2025 merupakan periode transisi penting untuk meletakkan fondasi peradaban bagi generasi masa depan Sulut melalui visi kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. “Momentum ini menjadi wadah evaluasi bersama guna menakar sejauh mana target rencana kerja pemerintah daerah (RKPD-red) telah diimplementasikan demi kepentingan rakyat,” ujar Gubernur Yulius.

Secara keseluruhan, kata Gubernur, pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 diarahkan untuk menopang urusan wajib pelayanan dasar serta mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.

Disebutkan, dari total target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun, pemerintah berhasil merealisasikannya sebesar 96,38 persen atau senilai Rp3,65 triliun. Sementara itu, sambung gubernur, realisasi belanja daerah mencapai 91,36 persen dari alokasi Rp3,63 triliun, di mana anggaran tersebut diprioritaskan untuk memberikan stimulus ekonomi serta menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal meskipun dilakukan efisiensi pada pos non-prioritas.

Diterangkan, capaian nyata di sektor infrastruktur menjadi sorotan utama, khususnya keberhasilan menghadirkan layanan listrik 1×24 jam di enam pulau di Sulut sebagai bentuk keadilan sosial. “Di bidang pendidikan, pemerintah mencatatkan sejarah dengan pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan serta revitalisasi 50 sekolah untuk pemerataan kualitas pendidikan bagi seluruh anak daerah,” tutur Guburnur Yulius.

Dalam bidang perhubungan, kata gubernur, upaya penguatan konektivitas juga diperluas hingga ke kancah internasional melalui pembukaan rute penerbangan baru Seoul-Manado dan Taipei-Manado, yang semakin memantapkan posisi Sulut sebagai hub port logistik dan destinasi wisata dunia.

Untuk sektor ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, sambung Gubernur, mendapatkan intervensi besar melalui optimalisasi lahan padi seluas 2.000 hektare serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 190 titik, untuk menjaga daya beli masyarakat.

Dia juga menyampaikan, meski masih menghadapi tantangan fiskal dan dinamika global, pemerintah tetap berkomitmen penuh melalui prinsip satu komando dan semangat petarung untuk memastikan seluruh birokrasi bekerja dengan integritas tinggi.
Namun demikian, Gubernur mengapresiasi sinergitas bersama DPRD dan Forkopimda yang menjadi kunci utama bagi lompatan pembangunan menuju Sulawesi Utara yang lebih maju dan sejahtera.

Rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, dihadiri oleh para wakil rakyat Sulut, Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH dan jajaran Forkopimda, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sulut. (P-*r/dl)