PRIORITAS, 6/2/25 (Washington): Beragam sikap keras diperlihatkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Itu dinyatakannya lewat rencana menarik Washington dari sejumlah badan dunia yang berada di bawah organisasi multilateral tersebut.
Nah, berikut ini sejumlah organisasi PBB yang diniatkan Trump untuk keluar dikutip dari berbagai sumber dunia tersebut:
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Diketahui, Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri ‘Paman Sam’ dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Senin (20/1/25). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi presiden.
Donald Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi COVID-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi mendesak.
“WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ujar Trump, seraya menambahkan, kontribusi China jauh lebih kecil (padahal negara itu lebih banyak penduduknya dari AS).
Dilaporkan, keluarnya AS dari WHO pun memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Pasalnya, AS menyumbang sekitar 18 persen pendanaan untuk WHO. Diketahui pula, aggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 ialah US$6,8 miliar.
Lalu, pada periode tersebut, AS membiayai 75 persen program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.
Selain WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$15,8 miliar pada tahun 2022.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan UNRWA
Ya, Donald Trump juga berencana menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB, UNRWA. Hal ini terjadi setelah pertemuan Trump dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Senin (3/2/25).
Seperti dikutip dari Reuters, langkah ini diumumkan langsung oleh seorang pejabat Gedung Putih. Manuver ini sejalan dengan paham Netanyahu, yang telah lama mengkritik UNRWA dengan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya ‘terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel’.
“Dewan Hak Asasi Manusia secara agresif mempromosikan anti-Semitisme yang ekstrem. Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan yang independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok badan kemanusiaan,” ujar Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, sebagaimana dilansir dari CNBCIndonesia.com.
Diketahui pula, selama masa jabatan pertama Donald Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA dengan mempertanyakan nilai dari organisasi itu. Ia saat itu mengatakan, Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi.
Sebelumnya, Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia beranggotakan 47 negara.Yakni, karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Namun, di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS sempat terpilih kembali dan menjabat untuk masa jabatan 2022-2024.
Diketahui, pada masa Biden, AS merupakan donor terbesar UNRWA dengan menyediakan US$300 juta (Rp4,9 triliun) – US$400 juta (Rp6,5 triliun) per tahun. Namun Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.
Kemudian, Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.
Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO)
Selanjutnya, Donald Trump juga memerintahkan peninjauan ulang terhadap keanggotaan AS di badan kebudayaan PBB, UNESCO. Ia mengatakan hal ini merupakan bentuk sikapnya yang memandang PBB sebagai lembaga yang tidak bekerja dengan efektif.
“Badan ini memiliki potensi besar dan berdasarkan potensi tersebut, kami akan terus mendukungnya, tetapi mereka harus bertindak bersama-sama,” kata Trump kepada wartawan. “Sejujurnya, badan ini tidak dikelola dengan baik dan mereka tidak melakukan tugasnya.”
“Banyak konflik yang sedang kita tangani seharusnya diselesaikan, atau setidaknya kita harus mendapat bantuan untuk menyelesaikannya. Kita tampaknya tidak pernah mendapat bantuan. Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama PBB.”
Diketahui, di masa jabatan pertamanya, Trump sempat mengeluarkan AS dari keanggotaan UNESCO karena bias anti Israel. Diketahui, UNESCO memasukkan sejumlah tempat yang diklaim Israel menjadi milik Palestina, dimana juga merupakan anggota lembaga berpusat di Paris itu.
Sementara itu, pada masa administrasi Joe Biden, AS kembali menjadi anggota UNESCO setelah secara resmi menerima konstitusi lembaga itu pada 10 Juli 2023. (P-jr)
