Bukti keseriusan jaga swasembada pangan nasional, Mentan: Beras impor 1 liter pun tak boleh masuk RI

PRIORITAS, 25/11/25 (Jakarta): Sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, satu liter pun beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun.

Hal itu disampaikan Mentan usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/25), sebagaimana dilansir dari Antara Selasa (25/11/25).

Read Also

Aspol Polsek Ujungpangkah Gresik digegerkan penemuan kerangka manusia di atas mobil

14 Mar 2025

“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa insya Allah tahun ini tidak impor. Sudah swasembada, (stok dalam negeri) lebih dari cukup,” ungkapnya.

Mentan memastikan produksi beras nasional jauh melampaui target pemerintah. Dikatakannya, produksi diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton dari target 32 juta ton, menunjukkan kelebihan pasokan yang membuat impor tidak memiliki urgensi sedikit pun.

Amran menilai masuknya 250 ton beras melalui impor ilegal ke Sabang tidak signifikan secara pasokan, namun dapat mengganggu stabilitas politik dan menimbulkan persepsi keliru tentang kondisi pangan nasional.

Read Also

UU ITE terkait pencemaran nama baik tidak berlaku untuk lembaga atau kelompok

03 May 2025

Dalam kesempatan itu, Amran menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Komisi IV DPR yang mendukung penuh penindakan tegas terhadap pelaku impor ilegal agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi petani dan stabilitas kebijakan pangan. Menurut Amran, motif utama pelaku impor beras itu adalah keuntungan bisnis semata, karena harga beras internasional sedang turun drastis di negara-negara produsen.

Dikatakannya, harga beras internasional turun dari 650 dolar Amerika Serikat (AS) per ton menjadi 340 dolar per ton karena Indonesia menghentikan impor, sehingga banyak negara mencoba melobi agar Indonesia kembali membeli beras mereka.

Minta keran impor dibuka

Mentan menjelaskan, dua tahun sebelumnya Indonesia mengimpor tujuh juta ton beras, namun ketika impor dihentikan, harga global merosot karena negara produsen kehilangan pasar besar yang sangat berpengaruh.

Ia mengungkapkan tekanan dan lobi dari sejumlah negara tetangga terhadap Pemerintah Indonesia agar kembali membuka keran impor, namun pemerintah tetap teguh memegang prinsip swasembada pangan.

“Jadi Indonesia membuat harga pangan dunia negara lain murah. Kenapa? Impor kita dua tahun berturut-turut tujuh juta ton. Tiba-tiba kita hentikan impor, sehingga kami dilobi untuk menerima impor dari negara tetangga, tetapi tekat kita adalah swasembada,” ujar Amran pula.

Kebobolan impor

Menanggapi isu kebobolan impor di Aceh, Amran menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak tegas tanpa kompromi, karena kebijakan swasembada tidak boleh dilemahkan oleh tindakan oknum tertentu.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah bertindak cepat menyegel 250 ton beras ilegal yang masuk melalui wilayah Sabang, Aceh. Tindakan tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman setelah menerima laporan pada Minggu (23/11/25).

Amran menjelaskan bahwa laporan awal menunjukkan masuknya beras impor tersebut dilakukan secara ilegal. Hal ini menjadi sebuah praktik yang secara jelas bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada kebutuhan impor beras, karena stok nasional saat ini berada pada kondisi terbaik.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran segera melakukan koordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam serta Menteri Perdagangan. Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang diberikan pemerintah.

Dengan dasar tersebut, aparat langsung melakukan penyegelan dan menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras ilegal tersebut. Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.

“Hari ini kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat. Kami menemukan beberapa hal yang janggal. Kami juga tegaskan bahwa stok beras Indonesia cukup, bahkan lebih dari cukup. Perkiraan stok hingga akhir tahun menunjukkan bahwa kita berada pada posisi tertinggi,” ujar Mentan/Kepala Bapanas Amran dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (23/11/25).

Diketahui, impor diduga ilegal oleh pengusaha berinisial PT MSG di Sabang, Aceh, sehingga gudang beras tersebut telah disegel aparat penegak hukum melalui koordinasi Kementerian Pertanian.

Penyegelan dilakukan karena impor beras dari Thailand itu melanggar kebijakan pemerintah, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan impor beras tidak diperbolehkan.

Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

Mentan menegaskan pula keberadaan kasus impor ilegal tidak membatalkan status swasembada, sebab swasembada ditentukan oleh produksi nasional, bukan oleh tindakan individu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

“Apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik. Janganlah ‘serakahnomics’ diulang. Kalau ada itu 250 ton, enggak ada artinya. Kecil banget. Cuma mengganggu saja,” kata Amran.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta pelaku yang melakukan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh, ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapa pun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum,” kata Titiek. (P-*/ht)