
Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, bersama Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, melakukan sidak beras bantuan ke gudang Bulog di Kiama Talaud. (P-Nelson Sangadi)PRIORITAS, 12/8/26 (Talaud): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memperketat pengawasan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat dengan melakukan sidak beras bantuan. Untuk itu Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, turun langsung memimpin inspeksi mendadak tersebut.

Sidak berlangsung di kompleks pergudangan Bulog Kiama pada Rabu (12/8/2026). Bupati hadir bersama Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kunjungan tersebut berfokus pada kualitas beras dan ketepatan takaran bantuan pemerintah. Pemkab Talaud ingin memastikan masyarakat menerima bantuan sesuai haknya.
Dalam sidak tersebut, Welly memeriksa kondisi kemasan dan kualitas butir beras. Ia memastikan beras yang akan masyarakat terima memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Tidak berhenti pada pemeriksaan fisik, Bupati juga menguji ketepatan timbangan. Petugas menggunakan beberapa sampel secara acak untuk memastikan berat setiap kemasan. Hasil pemeriksaan menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Timbangan menunjukkan berat 10,04 kilogram pada kemasan yang diperiksa. Angka tersebut bahkan sedikit melampaui standar 10 kilogram per kemasan. Kondisi itu menunjukkan proses penimbangan telah memenuhi ketentuan yang pemerintah tetapkan.

“Pengawasan ketat ini kami lakukan demi menjamin bahwa masyarakat menerima haknya secara utuh. Tidak boleh ada pengurangan takaran sedikit pun,” tegas Welly di lokasi.
Ia menilai hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan kerja sama yang baik antara Bulog dan Pemkab Talaud. Karena itu, pengawasan tetap perlu berjalan secara konsisten hingga bantuan tiba di tangan penerima.
“Fakta bahwa beratnya mencapai 10,04 kg menunjukkan bahwa Bulog dan Pemkab Talaud bekerja dengan jujur dan profesional. Ini adalah bentuk penghormatan kami terhadap rakyat,” ujarnya.
Berdasarkan data alokasi periode Juli hingga September 2026, bantuan pangan tersebut menyasar 11.160 penerima manfaat. Penerima tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud. Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh alokasi 10 kilogram beras setiap bulan. Dengan demikian, setiap keluarga menerima total 30 kilogram selama periode tiga bulan.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat. Terlebih, dinamika ekonomi global dapat memengaruhi harga dan daya beli masyarakat. Bantuan beras juga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Dengan begitu, masyarakat dapat mengalokasikan sebagian pendapatan untuk kebutuhan penting lainnya.
Setelah memeriksa kualitas dan kuantitas beras, kegiatan berlanjut dengan penyerahan bantuan secara simbolis. Bupati menyerahkan bantuan kepada perwakilan warga penerima. Selanjutnya, Welly melepas armada distribusi yang membawa ribuan karung beras. Armada tersebut akan mengantar bantuan menuju titik penyaluran di tingkat kecamatan dan desa.
Pemerintah Kabupaten Talaud ingin memastikan proses distribusi berlangsung secara tertib. Karena itu, pengawasan tidak berhenti setelah bantuan keluar dari gudang Bulog. Pemkab juga akan memantau proses penyaluran hingga bantuan sampai kepada penerima akhir. Langkah tersebut penting untuk mencegah potensi penyimpangan selama proses distribusi.
Pemkab Talaud akan memperkuat sinergi dengan Bulog dan aparat keamanan setempat. Kolaborasi tersebut bertujuan menjaga distribusi bantuan tetap transparan dan akuntabel. Selain tepat sasaran, pemerintah menargetkan bantuan tiba tepat waktu dan tepat jumlah. Karena itu, setiap tahapan distribusi membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang konsisten.
“Kami berharap penyaluran ini berjalan lancar dan transparan. Mari kita pastikan setiap butir beras ini menjadi berkah dan kekuatan bagi masyarakat Talaud,” kata Welly.
Menurut pemerintah daerah, pengawasan langsung menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pemerintah juga ingin memastikan program bantuan berjalan sesuai tujuan sejak gudang hingga rumah penerima. Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Kepulauan Talaud terhadap integritas pelayanan publik. Pemerintah daerah menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
Karena itu, pemerintah menegaskan tidak ada ruang bagi praktik ketidakjujuran dalam penyaluran bantuan. Setiap bantuan harus sampai kepada masyarakat yang berhak secara utuh dan transparan.
Bantuan pangan pemerintah merupakan salah satu upaya negara memperkuat akses pangan masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut juga mendukung ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga pangan di tingkat lokal. Melalui program ini, pemerintah berupaya menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Selain itu, bantuan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat ketika harga pangan mengalami tekanan.
Di Talaud, pemerintah daerah terus mendorong pengawasan agar bantuan tersebut memberi manfaat maksimal. Dengan pengawasan berlapis, distribusi bantuan diharapkan semakin transparan dan tepat sasaran. (P. Nelson Sangadi)

