Foto ilustrasi kemiskinan. (Dok/Beritasatu.com)PRIORITAS, 5/2/26 (Jakarta): Badan Pusat Statistik (BPS) catat adanya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2025. Persentase penduduk miskin berada di angka 8,25 persen, membaik dibandingkan Maret 2025 yang masih di level 8,47 persen.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan secara jumlah, penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, berkurang dari 23,85 juta orang pada Maret 2025. Di sisi lain, total rumah tangga miskin tercatat sebanyak 4,91 juta rumah tangga.
“Secara absolut hingga September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta orang, turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025,” ucap Amalia dalam rilis BPS di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (5/2/26).
Amalia menjelaskan, penghitungan garis kemiskinan oleh BPS menggunakan pendekatan pengeluaran penduduk yang dihimpun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Komponen pengeluaran tersebut mencakup kebutuhan rumah tangga seperti makanan, listrik, sewa rumah, dan kebutuhan dasar lainnya.
“Berdasarkan perhitungan BPS, garis kemiskinan nasional pada September 2025 tercatat Rp641.443 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp609.160 per kapita,” imbuhnya.
BPS juga mencatat, besaran garis kemiskinan rumah tangga bervariasi antarwilayah, dipengaruhi tingkat harga dan pola konsumsi. Sebagai gambaran, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta tercatat sebesar Rp4.578.617, Lampung Rp2.891.323, dan Papua Pegunungan mencapai Rp5.299.557 pada September 2025.
10,72 dan 6,60 persen
Dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan pada September 2025 berada di angka 10,72 persen, sementara di perkotaan tercatat 6,60 persen. Keduanya menunjukkan perbaikan karena mengalami penurunan dibandingkan kondisi Maret 2025.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 juga tercatat menurun, baik di kota maupun desa. Hal ini menandakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga kesenjangan terhadap batas kemiskinan makin mengecil.
Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terpantau relatif tidak banyak berubah di wilayah perkotaan, tetapi menurun di perdesaan. Situasi ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung tetap di kota, sedangkan di desa distribusinya semakin merata.
Badan Pusat Statistik mencatat penurunan tingkat kemiskinan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling signifikan berlangsung di Maluku dan Papua dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,67 persen.
Namun secara jumlah absolut, penduduk miskin masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, mencapai 12,32 juta orang atau 52,75 persen dari total nasional. Sebaliknya, jumlah paling sedikit berada di Kalimantan, yaitu sekitar 0,88 juta orang atau 3,76 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. (P-*r/Zamir Ambia)
