
Presiden Prabowo Subianto. (Dok/Ist)PRIORITAS, 16/8/26 (Jakarta): Dengan blak-blakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut masih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendandani laporan keuangannya sehingga terlihat untung, padahal mengalami kerugian.

Tapi, menurut Prabowo, masih banyak BUMN yang tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan bahkan tidak mendengarkan arahan pemerintah.
“Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu,” kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/26) lalu.
Usul bentuk pengadilan ad hoc khusus

Hal ini pun, menurutnya, akan menjadi masalah ke depannya untuk menarik perusahaan-perusahaan asing bekerja sama dengan BUMN.
Itu sebabnya, dia berencana membentuk pengadilan ad hoc khusus untuk BUMN.
Ia juga, BUMN bukan milik komisaris ataupun sumber pendanaan bagi penguasa. Karena itu, perusahaan negara harus dikelola secara profesional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, Prabowo berencana melaporkan persoalan tersebut kepada DPR agar BUMN yang bermasalah dapat diusut. Meski demikian, dia mengatakan BUMN yang ingin memperbaiki kinerja akan diberikan kesempatan.
“Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” jelas dia.
“Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya,” tutur Prabowo. (P-*/jr)

