Aksi ini mengusung 17 tuntutan mendesak dan delapan agenda reformasi, yang ditujukan kepada berbagai institusi negara, mulai dari presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian di bidang ekonomi.
Kepada Presiden Prabowo, mahasiswa menuntut penarikan TNI dari tugas pengamanan sipil serta pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan dalam aksi sebelumnya.
Keterbukaan publik terkait anggaran
Untuk DPR, mereka mendesak keterbukaan publik terkait anggaran, pembatalan kenaikan gaji maupun tunjangan, serta pemeriksaan anggota dewan bermasalah oleh Badan Kehormatan DPR.
Partai politik juga menjadi sasaran desakan agar memberi sanksi tegas kepada kader DPR yang menimbulkan kegaduhan, sekaligus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap rakyat di tengah situasi krisis.
Selain itu, mahasiswa meminta Polri segera membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan praktik kekerasan aparat, serta menindak secara transparan anggota yang terlibat pelanggaran HAM.
Mahasiswa menuntut TNI untuk kembali ke barak dan tidak mengambil alih peran kepolisian, serta berkomitmen menjauh dari urusan sipil selama krisis demokrasi berlangsung.
Persoalan ekonomi
Di luar isu politik dan HAM, demonstrasi di depan DPR hari ini juga menyinggung persoalan ekonomi. BEM SI menekan pemerintah agar menjamin upah layak bagi seluruh pekerja, mencegah terjadinya PHK massal, dan membuka ruang dialog dengan serikat buruh terkait masalah outsourcing serta upah minimum.
Unjuk rasa damai pada 5 September 2025 ini tidak hanya sekadar aksi turun ke jalan, melainkan berangkat dari keresahan nyata masyarakat. Mahasiswa menegaskan bahwa pemerintah dan DPR wajib segera menindaklanjuti 17 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh hari ini.
Meski arus lalu lintas di Tol Dalam Kota tetap lancar, perhatian utama kini tertuju pada langkah apa yang akan diambil pemerintah dan parlemen dalam menjawab aspirasi yang terus disuarakan di depan Gedung DPR/MPR. (P-*r/Zamir Ambia)
