Agar layanan lebih bersih dan adil, Menaker perkuat pencegahan gratifikasi dan korupsi
Menaker, Yassierli (tengah) menyampaikan salam “tolak korupsi” dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Komitmen Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi di Jakarta, Kamis (5/2/26). (Source: Humas Kemnaker)PRIORITAS, 5/2/26 (Jakarta): Melalui kegiatan Penguatan Integritas dan Komitmen Pencegahan Gratifikasi dan Korupsi, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menegaskan komitmen memperkuat pencegahan gratifikasi dan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Disebutkan, langkah tersebut diarahkan agar layanan ketenagakerjaan berjalan lebih bersih dan adil. “Selain itu, kepercayaan publik terhadap institusi tetap terjaga,” kata Menaker melalui siaran pers yang diterima Beritaprioritas pada Kamis (5/2/26) malam.
Dalam kegiatan itu, Menteri Yassierli menyampakan arahan,. Ia menekankan bahwa penguatan integritas bukan sekadar slogan, melainkan kerja harian yang menuntut kejujuran, kepatuhan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko gratifikasi maupun korupsi di setiap lini kerja.
“Alhamdulillah saya melihat banyak pembenahan yang sudah dilakukan di masing-masing unit kerja, seperti digitalisasi, perbaikan SOP, dan regulasi,” kata Yassierli.
Pencegahan, tambah Yassierli, harus dibangun lewat sistem yang rapi, bukan hanya mengandalkan imbauan. Menurutnya, bagi publik, integritas yang kuat berarti layanan yang lebih bisa diprediksi di mana prosedur tidak berbelit karena ada ruang abu-abu. Selain itu, keputusan lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan risiko penyimpangan yang merugikan masyarakat bisa ditekan.
“Di sisi lain, bagi pekerja dan pengusaha, tata kelola yang bersih membantu memastikan hak dan kewajiban dijalankan dalam koridor aturan tanpa praktik yang mencederai rasa keadilan,” kata Yassierli.
Kemnaker terbuka
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Source: Humas Kemnaker)
Menaker Yassierli juga menegaskan Kemnaker terbuka terhadap berbagai informasi terkait potensi gratifikasi dan korupsi yang perlu ditindaklanjuti. Menurutnya, keberanian menyampaikan informasi adalah fondasi penting untuk menjaga martabat institusi dan mencegah masalah membesar di kemudian hari.
“Saya berharap kita terus bereskan dan rapikan dengan memperkuat setiap pilar dari rumah Kementerian Ketenagakerjaan. Saya mengajak seluruh jajaran membangun budaya integritas sebagai ‘cara kerja’, bukan sekadar agenda seremonial,” kata Yassierli.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Arif Waluyo Widiarto memaparkan pemahaman gratifikasi serta potensi pelanggaran hukum korupsi. Ia menekankan, tugas pejabat publik adalah amanah, bukan sarana mencari keuntungan pribadi. “Menjaga kepercayaan publik dan kehormatan institusi merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar,” ujar Menaker.
Humas Kemnaker menginformasikan, kegiatan ini dihadiri pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, seluruh pegawai, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemnaker. Melalui penguatan komitmen bersama ini, Kemnaker menegaskan arah pembenahan yang konsisten dengan memperkuat integritas agar layanan makin dipercaya, keputusan makin akuntabel, dan upaya pencegahan berjalan sebelum pelanggaran terjadi. (P-r/ht)
Pos Terkait
