Hashim buka tabir isu sawit Prabowo: Itu fitnah, kepentingan koruptor lingkungan, dan perang informasi
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. (Istimewa)PRIORITAS, 24/12/2025 (Jakarta): Isu kepemilikan lahan kelapa sawit kembali mencuat dan menyeret nama Presiden Prabowo Subianto. Namun di tengah riuh spekulasi yang beredar di ruang publik, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, tampil memberikan penegasan keras: Prabowo tidak memiliki satu hektare pun lahan sawit di Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Hashim saat menghadiri Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di Gedung Gereja Mulia Raja, Jakarta, Senin (22/12/2025). Dengan nada tegas, ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang sengaja diproduksi dan disebarkan untuk menjatuhkan martabat Presiden.
“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” kata Hashim di hadapan jemaat dan tokoh masyarakat Sumatera Utara.
Menurut Hashim, isu tersebut bukanlah kritik biasa, melainkan bagian dari perang informasi yang dimainkan oleh pihak-pihak yang selama ini merasa terancam oleh kebijakan pemerintah. Ia menuding para pelaku perusakan lingkungan—yang menguasai jutaan hektare kebun sawit ilegal—sebagai aktor di balik penyebaran hoaks tersebut.
Hashim mengungkapkan, sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal saat ini berada di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Konsesi ilegal itu, kata dia, diduga dikuasai lebih dari 200 perusahaan yang merasa dirugikan oleh sikap tegas pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan.
“Mereka yang selama ini merusak hutan, justru sekarang menyerang pemerintah dengan fitnah. Ada indikasi mereka membayar influencer dan bot media sosial untuk menyebarkan narasi sesat,” ujarnya.
Ia menilai, serangan terhadap Presiden Prabowo muncul seiring keberanian pemerintah menindak pelanggaran di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Penegakan hukum, menurut Hashim, membuat kelompok tertentu kehilangan keuntungan besar, sehingga memilih menyerang balik melalui opini publik.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga menyinggung aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait perlindungan lingkungan, termasuk desakan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ia menyatakan akan menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Presiden.
“Saya dengar operasional TPL sudah ditutup sementara. Harapan masyarakat tentu penutupan permanen. Ini akan kami sampaikan kepada Presiden,” katanya.
Bagi Hashim, isu sawit bukan sekadar soal ekonomi, melainkan menyangkut keadilan lingkungan dan masa depan ekologi Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak akan mundur menghadapi tekanan, sekalipun harus berhadapan dengan kepentingan besar yang selama ini menikmati praktik ilegal.
Di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi, Hashim mengajak publik untuk bersikap kritis dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga kebenaran adalah bagian dari menjaga demokrasi dan keutuhan bangsa. “Negara ini harus dibela dari kebohongan. Kebenaran harus disampaikan, meski tidak selalu nyaman,” pungkasnya. (P-*/bwl)
Pos Terkait
