Selain bantuan pangan, Tito juga menyoroti terbatasnya anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah yang terdampak bencana.
Penambahan bantuan belanja tidak terduga
Ia menyampaikan, Presiden Prabowo telah menetapkan penambahan bantuan belanja tidak terduga (BTT) sebesar empat miliar rupiah bagi setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.
Selain itu, Mendagri turut menghimpun dukungan dari berbagai daerah yang hingga saat ini mencapai hampir Rp60 miliar dan disalurkan langsung kepada wilayah terdampak bencana.
Mendagri menegaskan, pembersihan lumpur menjadi prioritas utama, khususnya di fasilitas umum, layanan kesehatan, sarana pendidikan, serta perkantoran pemerintahan.
Kerja sama TNI hingga relawan
Ia menambahkan, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui kerja sama antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para relawan.
“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” jelasnya.
Terkait penanganan perumahan, mendagri meminta pemda segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci berdasarkan nama dan alamat, baik kategori rusak ringan, sedang, berat, maupun hilang.
Data tersebut akan menjadi dasar pemberian bantuan langsung kepada masyarakat serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait. (P-Zamir)
