PDIP soroti anomali proyek dan dorong investigasi Bandara IMIP

PRIORITAS, 30/11/25 (Jakarta): PDIP menuntut investigasi bandara IMIP di Morowali pada Senin (31/8/25). Partai itu menekan pemerintah untuk menjalankan penelusuran hukum atas pembangunan fasilitas tersebut dan menilai proyek itu memunculkan anomali pengawasan serta ancaman terhadap kedaulatan negara.

Langkah pencabutan izin IMIP memicu pemeriksaan ulang kewenangan negara. Tekanan publik bergerak cepat dalam satu pekan terakhir. Guntur Romli menyampaikan posisi PDIP dalam isu ini.

“Apalagi Menteri Pertahanan saja sampai menyebutkan ada republik dalam republik,” kata Guntur, yang dikutip Beritaprioritas dari Tempo, Minggu (30/11/25).

Guntur mengangkat pernyataan Jokowi soal peresmian IMIP. Ia menunjuk rekam peresmian PT IMIP pada 2015 sebagai rujukan publik.

“Apakah masuk akal selama 10 tahun era Jokowi negara disebut kecolongan?” ujar Guntur.

Guntur meminta Presiden Prabowo menuntaskan investigasi bandara IMIP. Ia menilai proses hukum wajib berjalan tanpa jeda.

“Supaya tidak jadi preseden buruk,” ucap Guntur.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis KM 55 Tahun 2025 untuk mencabut izin IMIP. Dokumen itu terbit pada 13 Oktober 2025 dan muncul di laman resmi pada 28 November 2025. Keputusan ini ikut menghapus KM 38 Tahun 2025 yang memberi status bandara khusus bagi IMIP dan Weda Bay.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan)  Sjafrie Sjamsoeddin menilai IMIP beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus menegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” kata Sjafrie dalam keterangan tertulis Kementerian Pertahanan (Kemhan)  pada Rabu (26/11/25).

Jokowi pun langsung memberi klarifikasi soal peresmian fasilitas udara di Morowali. Ia menyatakan hanya meresmikan Bandara Maleo.

“Kalau yang itu, saya kira milik swasta, ya,” kata Jokowi pada Jumat (28/11/25).

Rangkaian temuan ini memperkuat kebutuhan negara untuk menuntaskan investigasi bandara IMIP. Pemerintah menghadapi tuntutan penegakan aturan tanpa celah dan penyusunan ulang kontrol aviasi di kawasan industri strategis. (P-Khalied M)